Suasana rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3, Kemendagri, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020) pagi. Foto: Syamsul Arifin/suarabekasi.id

SUARA BEKASI ONLINE, Jakarta Pusat: Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022 resmi diulang.

Hal itu tertuang dalam berita acara kesepakatan hasil rapat yang ditandatangani oleh semua unsur terkait mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ketua DPRD Kabupaten Bekasi meminta ulang rekomendasi kepada seluruh parpol pengusung (DPP Golkar, DPP PAN, DPP Nasdem, DPP Hanura) atas 2 (dua) nama yang sama untuk diusulkan melalui Bupati Bekasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak kesepakatan hasil rapat pada hari ini ditandatangani,” bunyi hasil kesepakatan poin a dalam rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi, di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3, Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020) pagi.

Baca juga: Sssttt! Pemprov Jabar Kasih Kode Pilwabup Bekasi Diulang

Selanjutnya, dalam poin b menyatakan Bupati Bekasi menyampaikan usulan calon Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi sesuai poin a.

Sedangkan, dalam poin c menyebutkan DPRD Kabupaten Bekasi melakukan pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan calon yang disampaikan oleh Bupati Bekasi sesuai poin b.

“Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akan mengkoordinasikan kesepakatan yang dimuat dalam berita acara ini dengan DPRD Kabupaten Bekasi, dan Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses poin a, poin b, poin c, dan poin d, serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri,” demikian bunyi poin d dan e dalam berita acara rapat yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori.

Berita Acara kesepakatan hasil rapat fasilitasi pengisian jabatan wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022. Foto: Istimewa.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antarlembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Budi Santoso membenarkan adanya agenda rapat terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

Kendati demikian, Budi terkesan enggan menjawab secara gamblang kaitan kesimpulan hasil rapat yang menyepakati pemilihan Wakil Bupati Bekasi harus diulang.

“Ya, tapi itu Sampean yang berpendapat kan. Tanya ke Pak (Ketua) DPRD Kabupaten Bekasi aja, masalah kan di sana,” ujar Budi Santoso sembari tertawa saat dikonfirmasi suarabekasi.id melalui ponselnya usai rapat, Rabu (22/7/2020) siang.

“Pokoknya tanya ke beliau lah biar dia yang jawab. Ditanya dulu ke Ketua DPRD dan Bupati biar mereka yang menjawab,” tambah Budi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha dan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja hingga berita ini diturunkan belum dapat dimintai keterangan secara resmi.

Diketahui, pada Rabu (18/3/2020) lalu, DPRD Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar) tetap menggelar pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 dengan dua calon wakil bupati atas nama Akhmad Marjuki dan Tuty Nurcholifah Yasin.

Padahal, saat itu Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jabar melalui Sekretaris Daerah memberikan arahan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi agar tidak dilanjutkan ke tahapan pemilihan sebelum persyaratan dipenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019. [MAN/RYN]

Tinggalkan Balasan