SUARA BEKASI, Jakarta: Pengamat politik dari Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (Sigma), Said Salahudin mengatakan ada fakta menarik dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan SK Menkumham tentang pengesahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy (Romy).
Menurutnya, secara hukum pemerintah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bertindak sewenang-wenang, karena melakukan intervensi dalam konflik di internal PPP. Soal adanya intervensi tegas dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti saat membacakan putusan.
“Sejak jauh-jauh hari saya pun sudah menyuarakan tentang dugaan adanya intervensi tersebut. Kini semuanya terbukti,” tegas Said kepada wartawan, Kamis (26/2/2015).
Bila ditarik ke dalam perspektif politik, maka soal intervensi pemerintah ini menarik untuk dikupas. Bagaimana pun, konflik internal PPP tidak bisa dilepaskan dari adanya tarik-menarik dukungan politik kepada pemerintah.
“Kubu Romi ingin berafiliasi dengan KIH sebagai partai pendukung pemerintah, sedangkan kubu Suryadharma Ali yang sekarang dipimpin oleh Djan Faridz tetap konsisten ingin bernaung dalam KMP sebagai partai penyeimbang pemerintah,” jelasnya.
Dia pun masih mempertanyakan siapa sesungguhnya dalang dari intervensi PPP. Apakah intervensi itu murni ide Menkumham Yasonna laoly sendirian, ataukah karena ada pesanan dari partai politik tertentu.
“Ataukah dia (Yasonna) diperintahkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang menjadi atasannya, ataukah misi intervensi itu dilakukan oleh Yasonna karena memang telah ada grand design yang digagas secara kolektif oleh pihak-pihak yang bersekongkol,” terangnya. [MAN/OKE]
