KPU
Pemborosan Anggaran Bertolak Belakang dengan Spirit Penyelenggaraan Pemilu (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil audit penggunaan anggaran pemilihan umum (Pemilu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun anggaran 2013-2014 dindikasikan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Hal ini dianggap bertentangan dengan upaya penghematan anggaran yang digemborkan KPU terlebih dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akhir 2015.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yus Fitriadi mengatakan, konsekuensi dari penataan demokrasi menuju ke arah lebih baik memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi, ketika demokrasi di Indonesia masih mencari bentuk dan mengakibatkan banyak kasus uji coba.

“Hal ini sudah dibuktikan terkait kita tidak pernah punya regulasi yang baik untuk pemilu presiden, Pileg, dan Pilkada,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Rabu (3/6/2015).

Sehingga, sambungnya, dalam konteks regulasi saja itu sangat teknis bagi penyelenggara bila setiap tahunnya berubah, seperti tahun ini yang akan menggelar Pilkada serentak menjadi sangat fundamental. Bahkan, tak menutup kemungkinan apakah lima tahun ke depan akan berubah lagi atau tidak.

Yus menambahkan, terkait dengan inefisiensi anggaran memang sangat bertolak belakang dengan spirit awal penyelenggaraan Pemilu, apalagi jika itu nantinya juga terjadi pada Pilkada serentak yang akan digelar tahun ini.

“Kalau terjadi pembengkakan anggaran Pilkada serentak itu bertolak belakang dengan spirit awal penyelenggaraan Pilkada serentak. Karena spiritnya itu penyederhanaan, tidak hamburkan uang negara, dan tidak memerlukan biaya mahal,” ujarnya.

Sehingga, sambungnya, wajar jika kemudian DPR meminta penggunaan anggaran Pemilu oleh KPU diaudit. Karena bukan tanpa alasan, mengingat salah satunya pengajuan anggaran yang diajukan penyelenggara Pemilu bisa merugikan negara lantaran pelaksanaan Pilkada serentak itu otonom tidak tergantung political budget APBN, tapi melalui APBD. Sehingga peluang pembengkakan anggaran terbuka.

“Dalam konteks Pilkada yang mahal, bahkan di daerah itu ada yang dua kali lipat. Pertama, penyelenggara ini diserahkan ke APBD, yang belum mampu political budget itu tentunya masih menggunakan template anggaran yang dulu. Sehingga di dalam perjalanan nanti ada masalah karena memang ada masalah subtansi, seperti beberapa atribut kampanye itu dibiayai oleh pemerintah,” tuturnya.

Pemborosan Anggaran Bertolak Belakang dengan Spirit Penyelenggaraan Pemilu. (oke/ari)

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here