Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Deden Saeful Hidayat. Foto: Istimewa.

SUARABEKASI.ID, Sukakarya: Proyek yang disinyalir bernilai miliaran rupiah untuk pembangunan gedung ruang praktik siswa (RPS) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Ilmu Mandiri disoal warga.

Pasalnya, proyek yang berlokasi di Kampung Kumejing Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi tersebut tidak terlihat papan proyek di sekitar lokasi, dan diduga sengaja dilakukan untuk menghindari pengawasan masyarakat.

“Sebagai masyarakat, saya merasa penting mengetahui itu proyek apa, dan di sekitar lokasi proyek pun saya tidak melihat ada papan informasi yang saya butuhkan,” ungkap Sabar Ardiyanto, salah seorang warga Desa Sukaindah saat berbincang dengan suarabekasi.id, Selasa (06/10/2020).

Pria yang juga menjabat sebagai pengurus Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Sukakarya itu mengatakan, kewajiban memasang papan proyek sudah jelas tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Selain UU KIP, kata dia, ada beberapa aturan dan instrumen lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

“Jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan dan disinyalir itu merupakan proyek siluman,” katanya.

Menurut dia, sejak awal pembangunan proyek tersebut tidak ada pemberitahuan atau pun koordinasi terhadap warga sekitar.

Bahkan, katanya, warga setempat mestinya mengetahui sumber pendanaan pembangunan proyek tersebut dan juga perizinannya agar tidak menjadi polemik di kemudian hari.

“Intinya kita sebagai warga belum tau itu proyek apa, itu baru berjalan sekitar satu minggu, mulai hari Rabu (30/9) kemarin, itu keterangan dari salah seorang pekerja di lokasi,” ucap Sabar.

Baca juga: Gratiskan SPP SMA/SMK, Pemprov Jabar Gelontorkan Rp 817 Milyar

Tak hanya warga, Pemerintah Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya pun tidak mengetahui adanya pembangunan gedung RPS yang diduga bersumber dari bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ini.

“Secara resmi kami belum menerima laporan atau pun pemberitahuan dari pihak sekolah maupun yayasan. Cuma baru denger-denger aja dari RT setempat kalau di SMK itu akan ada pembangunan proyek gedung,” ujar Kepala Desa Sukaindah, Endang Syuhada saat dihubungi suarabekasi.id, Selasa (06/10/2020).

Ia mengatakan, dalam waktu dekat Pemerintah Desa Sukaindah akan mengundang pihak sekolah atau yayasan untuk mempertanyakan kebenaran informasi tersebut.

“Ini penting kita undang, jangan sampai ramai di lapangan tapi pemerintah setempat sendiri malah belum diberi tau,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMK Bina Ilmu Mandiri, Lulut Hari Wasito terkesan enggan menjawab pertanyaan media ini saat dimintai tanggapan terkait pembangunan gedung RPS di lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Ilmu Mandiri Bekasi itu.

“Mohon maaf, saya sedang rapat,” ucapnya yang langsung menutup pembicaraan saat dihubungi suarabekasi.id, Selasa (06/10/2020).

Baca juga: Minim Fasilitas, SMKN 1 Pebayuran Terus Genjot Usulan Pembangunan Infrastruktur

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Deden Saeful Hidayat mengatakan berdasarkan usulan tahun 2019 lalu, ada 248 Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi SMK Negeri dan Swasta di Jawa Barat yang terealisasi pada tahun ini untuk pembangunan perpustakaan, rehab sekolah, dan ruang praktik siswa (RPS).

Deden membeberkan, program pemerintah pusat yang direalisasikan untuk SMK di Jawa Barat dalam program DAK untuk 248 SMK Negeri dan Swasta itu hingga akhir September realisasi pencairannya baru mencapai 40 persen di tahap pertama.

Rincian yang sudah direalisasikan, LS RPS SMK Negeri tahap pertama mencapai 40% dengan jumlah nominal Rp.11.970.288.800. Sedangkan, RPS SMK Swasta 40% dengan nominal yang direalisasikan Rp.49.564.579.200.

Untuk LS Perpustakaan SMK Swasta sudah 40% jumlah yang direalisasikan Rp.2.986.041.600.

Sementara LS Rehabilitasi SMK Swasta 40%, yang terealisasikan ke sekolah penerima bantuan Rp.3.600.000.000. Sehingga total anggaran yang bersumber dari APBN tersebut yang telah direalisasikan pada tahap pertama sebesar Rp.68.120.909.600.

“Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Perpres, diharap dalam kegiatan swakelola ini mengacu pada peraturan serta prosedur dalam pengerjaannya sesuai dengan mekanisme untuk lebih mengutamakan mutu dari hasil fisiknya, sesuai dengan harapan pemerintah yang sudah mendanai kegiatan pendidikan agar ada output bagi Siswa SMK di Jabar meningkat sebagai pelayanan untuk siswa,” tandas Deden.

Ia mengatakan, program DAK ini juga tidak akan lepas dari monitoring yang akan dilakukan pada tahap kedua, di saat fisik sudah dapat terlihat minimal mencapai 60 persen hasil pekerjaannya.

“Tahap kedua pencairan sekitar bulan Oktober ini, dan sebagai final tahap ketiga setelah Kepala Sekolah menyerahkan laporan hasil pekerjaan tahap kedua. Diupayakan pada bulan Desember tahap ketiga pencairan selesai dan Kepala Sekolah menyerahkan laporan hasil pekerjaannya,” katanya.

Deden menambahkan, untuk pengawasan hasil kegiatan atau program tetap melibatkan pihak Inspektorat dan BPK. Sedangkan untuk penyaluran dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Batas akhir laporan tanggal 31 Desember 2020, dan setiap kepala sekolah yang menerima bantuan DAK wajib lapor hasil pekerjaannya,” tutupnya. [SAM/MAN/jinakor]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here