Kepala Bappeda
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Slamet Supriyadi. FOTO: WISNU WIRIAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akui masih banyak kendala dalam membangun infrastruktur jalan di wilayah bagian utara yang menghubungkan antara Kabupaten Karawang dan DKI Jakarta. Kendala tersebut terutama dalam mempersiapkan anggarannya. Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten, Slamet Supriyadi.

“Jalan tersebut nantinya akan melewati Batujaya Kabupaten Karawang, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Tarumajaya hingga Cilincing Jakarta Utara,” ujar Slamet Supriyadi, saat berbincang dengan Suara Bekasi, di ruang kerjanya, Jumat (30/01/2015).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah bagian utara belum akan dilakukan dalam waktu dekat dan masih dilakukan pembebasan lahannya terlebih dahulu.

Slamet menuturkan, mega proyek pembangunan jalan sepanjang 23 kilometer tersebut masih akan dibebaskan lahannya terlebih dahulu. Pihaknya pun masih fokus dalam pembebasan lahan mengingat besarnya anggaran yang bakal dialokasikan.

“Untuk anggarannya sendiri sangat besar. Diprediksikan mencapai triliunan rupiah, dan APBD tidak mungkin digeber hanya disana,” paparnya.

Lebih jauh dijelaskan, pembebasan lahan tersebut juga akan dilakukan secara bertahap untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Pihaknya mendorong kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman selaku penanggung jawab dari kegiatan tersebut, untuk dapat mempercepat pembebasan lahan yang sampai saat ini belum juga rampung.

“Kita lebih fokus untuk perbaikan infrastruktur lainnya, dan di tahun ini antara lain pembebasan Tambun, underpass Cibitung,” ujarnya.

Terkait percepatan Jalan Inspeksi Kalimalang yang sampai saat ini belum rampung, Slamet mengatakan akan koordinasi dengan pihak Bina Marga untuk mencari tahu kendala yang dihadapi di lapangan.

Slamet menambahkan, dalam hal pembangunan pihaknya mengaku tidak ada kendala. Adanya kendala biasanya dikarenakan status tanah yang akan dibebaskan merupakan tanah milik pribadi.

Sehingga perlu dibebaskan terlebih dahulu agar di kemudian hari dalam pembangunan yang dilaksanakan dinas terkait tidak terkena dampak hukum.

“Kalau kendala perbaikan sebenarnya tidak ada kendala, dan yang menjadi kendala selama ini yaitu tanah milik pribadi atau orang lain. Jadi perlu pembebasan agar tidak ada klaim di kemudian hari,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here