SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Pembahasan dan penetapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 Kabupaten Bekasi yang sedianya harus sudah disepakati oleh DPRD dan Bupati Bekasi, kemudian ditetapkan dalam Paripurna DPRD molor dari waktu yang telah dijadwalkan.

Jadwal Badan Musyawarah DPRD yang seharusnya penetapan KUA PPAS pada hari Jumat, 09 November beberapa hari yang lalu, belum dapat dilaksanakan. Berbagai alasan belum ditetapkannya KUA PPAS tersebut salah satunya belum hadirnya Dinas Pendidikan dalam pembahasan KUA PPAS.

Anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno membenarkan hal tersebut, pembahasan KUA PPAS 2019 ini kata dia menjadi penting, dan diharapkan semua OPD hadir. Karena pembahasan KUA PPAS adalah dasar dalam penyusunan RAPBD 2019 nanti.

“Jika ada Dinas yang belum hadir, akan menjadi aneh. Bagaimana mereka tahu kegiatan mereka di 2019 nanti, dan berapa kebijakan dan plafon anggaran sementara mereka. Meskipun secara Undang-Undang bahwa misalnya Dinas Pendidikan harus dianggarkan sekurang-kurangnya 20% dari APBD, namun harus terpapar dalam KUA PPAS mana-mana kegiatan yang bakal menjadi prioritasnya.

“Jangan malah tidak hadir dan sesuka hatinya, seolah berlindung dibawah Undang-Undang, namun setiap tahunnya anggaran tidak jelas output nya,” cetus Nyumarno dengan geram. [SEP]

Tinggalkan Balasan