Contoh Sertifikat Tanah – Suara Bekasi.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar) dinilai masih amburadul, terutama aset daerah dalam bentuk tanah.

Pasalnya, sebanyak 1.031 aset berupa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi rawan diserobot orang, lantaran Pemerintah Daerah belum mengantongi dokumen kepemilikan berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Effendi, mengakui masih banyak tanah milik Pemerintah Daerah yang belum tersertifikasi.

Padahal pihaknya telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk kecamatan agar melakukan sensus barang atau menginventarisir aset-aset milik daerah.

“Kami sudah lakukan sensus barang setiap lima tahun sekali dan tahun ini kembali dilakukan. Kami juga sudah mengeluarkan Surat Edaran bernomor 032/SE-38/BPKAD per tanggal 13 September 2018 lalu ke seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bekasi, termasuk kecamatan,” kata Effendi kepada wartawan, di Cikarang Pusat, Jumat (16/11/2018).

Dia mengatakan, melalui surat itu lembaganya meminta agar seluruh OPD untuk mengiventarisir aset-aset yang ada.

Bahkan tak hanya aset tanah, tapi semua aset harus didata dan diinventarisir seperti meja, kursi, dan kendaraan dinas.

“Upaya ini yang sedang kita dorong agar setiap OPD yang memiliki aset khususnya tanah segera melakukan proses sertifikasi dan melaporkannya kepada kami, karena kewenangan untuk melakukan sertifikasi ada di setiap OPD,” terangnya.

Effendi berharap agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dapat membuat kebijakan dengan memprioritaskan proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah.

Langkah itu dilakukan pihaknya supaya aset milik Pemerintah Daerah yang mencapai ribuan itu segera mengantongi sertifikat kepemilikan.

“Kami minta agar lebih diprioritaskan dan kalau bisa prosesnya juga dipersingkat,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi khususnya tanah masih banyak yang belum tersertifikasi.

Total bidang tanah yang ada sebanyak 1.494. Dari jumlah tersebut, hanya 463 yang sudah bersertifikat. Artinya, ada 1.031 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. [MAN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here