KPU Kabupaten Bekasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon (paslon) Bupati/Wakil Bupati Bekasi, di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Senin (24/10/2016). Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online.

SUARA BEKASI ONLINE, Kedungwaringin: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon (paslon) Bupati/Wakil Bupati Bekasi yang akan bertarung pada Pilkada Bekasi 15 Februari 2016 mendatang, yang digelar di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Rengasbandung, Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedungwaringin, Senin (24/10/2016).

Kendati demikian, kelima pasangan calon tersebut mendapat catatan tersendiri oleh Panwas Kabupaten Bekasi yang harus ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bekasi.

“Kelima pasangan tersebut terdapat beberapa catatan. Untuk pasangan Obama, saat dilakukan verifikasi calon Bupati terjadi perbedaan nama sekolah yang ketika didaftarkan SLTA Pangkal Perjuangan Karawang, tapi setelah kita cek berganti nama dan kini berubah menjadi SMAN 1 Karawang dan kami konfirmasi ke Dinas Pendidikan ternyata benar telah sekolah di sana. Selain itu catatan kami, untuk berkas Tim Sukses yang ditembuskan kepada kami hanya sampai kabupaten, harusnya sampai tingkat desa,” ungkap Ketua Panwas Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi kepada wartawan, Senin (24/10).

Sementara, untuk pasangan Menarik, catatannya yakni mempunya permasalahan yang sama yakni tim kampanye hanya dilaporkan tingkat kabupaten. Selain itu, berkas surat menyurat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi dari Meilina Kartika Kadir dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Abdul Kholik, hanya sebatas surat tanda terima pengunduran diri. Sehingga ke depannya Panwas berharap hingga 60 hari ke depan, ada surat pemberhentian sebagai anggota dewan segera ditembuskan.

“Untuk pasangan Neneng-Eka, sempat ada permasalahan mengenai legalitas ijazah di SMA Insan Kamil Bogor ada ijazahnya, tapi tidak ada fotonya. Kemudian setelah tanggal 28 (Oktober), beliau cuti di luar tanggungan negara. Kami mengingatkan agar fasilitas yang melekat dalam Bupati tidak digunakan untuk menjadi alat kampanye, dan untuk daftar Tim Kampanye hanya sampai tingkat kecamatan berharap nanti dilengkapi hingga tingkat desa,” ujarnya.

“Kalau pasangan IMAM, ijazah KH Mahmud, tempat ia bersekolah sudah tidak aktif lagi, kita verifikasi ke Departemen Agama sudah dilegalisir walaupun sekolah sudah tidak aktif lagi tetapi benar dia bersekolah di sekolah tersebut,” tambahnya.

Kemudian, untuk pasangan terakhir yakni ijazah Sa’duddin dirinya melaporkan ijazahnya bersekolah di MA Babakan Negeri Cirebon, padahal bersekolah di Tambun Selatan.

“Namun setelah diverifikasi ternyata beliau saat bersekolah mengikuti sekolah jauh, lantaran saat itu sekolah tersebut belum diberi kewenangan oleh Dinas Pendidikan dan dianggap sah,” kata Akbar.

Meski mendapat catatan, Panwas Kabupaten Bekasi mengatakan hal tersebut tidak akan menggugurkan pasangan calon yang telah ditetapkan. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here