E.Y. Taufiq
Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, E. Yusuf Taufiq. FOTO: DIKA/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), akui alami kesulitan dalam membenahi permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 Tahun 2007 dijelaskan bahwa ?TKD harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan lokasinya harus berada dalam suatu desa.

Sementara ada permohonan yang diajukan masyarakat setempat dan ingin dilakukan semacam ruislagh. Tentunya proses dan mekanismenya harus mendapatkan persetujuan dari berbagai tingkatan seperti Bupati, Gubernur hingga Kemendagri.

Kepala Bidang Fisik dan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Bekasi, E. Yusuf Taufiq, mengatakan bahwa menyikapi persoalan TKD sampai sekarang belum tuntas lantaran keberadaan TKD hanya ada dalam bentuk daftar, bukan dokumen resmi semasa era Bupati pertama.

“Secara tidak langsung dalam kaitan poin yang tercantum pada Permendagri No 4 Tahun 2007, secara hukum sebenarnya sudah dinyatakan batal karena tidak adanya dokumen yang resmi dalam kepemilikan aset berupa TKD,” ujar Taufiq kepada Suara Bekasi, di kantornya, Kamis (5/3).

Menurut Taufiq, ?banyaknya permohonan pengajuan perubahan aset TKD oleh masyarakat dikarenakan tata ruangnya memungkinkan untuk dibangun suatu kawasan.

Tetapi semua itu tidak memungkinkan apakah nantinya lahan tersebut mau dikerjasamakan atau disewakan menjadi suatu kawasan tertentu, namun terbentur dengan adanya Permendagri tersebut.

Lebih jauh Taufiq menjelaskan, di Kementerian Dalam Negeri? (Kemendagri) sendiri bahwa Permendagri No 4 Tahun 2007 akan direvisi. Tentunya, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus ikut mewarnai revisi tersebut dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi belakangan ini di Kabupaten Bekasi.

Yang menjadi persoalan, menurut Taufiq, adalah bagaimana TKD tersebut bisa digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteran masyarakat di desa tersebut.

“Sekarang banyak sekali pengajuan permohonan perubahan status dari TKD yang diajukan masyarakat yang dinilai sangat menguntungkan,” ucapnya.

Taufiq menambahkan, banyaknya permasalahan TKD yang muncul disebabkan ada beberapa hal, sehingga masyarakat mengajukam permohonan perubahan status. Di antaranya adalah lahan TKD tidak lagi produktif, sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagai persawahan.

“Kedua adalah banyaknya lahan TKD yang dikuasai para penggarap, sehingga Kepala Desa kesulitan mendata lantaran tidak mempunyai dokumen yang sah waktu dahulu,” tukasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here