Foto: Ilustrasi

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Kasus suap perizinan Meikarta sampai saat ini masih proses persidangan dengan melibatkan beberapa saksi yang dihadirkan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dihadirkan menjadi saksi dalam
pembentukan Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang di dalamnya merubah peta zona peruntukan Meikarta.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra, membeberkan modus pembentukan Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Pansus itu dibentuk hanya untuk mensiasati proses perizinan mega proyek Meikarta yang luasnya hingga 500 Ha. Saya salah satu yang termasuk dalam anggota Pansus tersebut,” ungkapnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Dewan yang tak mau disebutkan namanya ini, mengatakan ada beberapa dewan berperan penting dalam pembentukan Pansus tersebut, hingga pembagian ‘upeti’ dari pihak Meikarta.

“Nyumarno anggota dari Fraksi PDI-P merupakan sebagai team lobi yang menghubungkan antara Legislatif, Eksekutif dan pihak pengembang,” jelasnya.

Masih kata dia, Taih Minarno yang saat itu merupakan anggota dari Fraksi Demokrat memiliki peran yang membagi-bagikan uang ke anggota Pansus. Dan, Wakil Ketua Mustakim sebagai penerima uang yang akan di bagi-bagikan ke anggota serta pimpinan dewan.

“Cecep Noer anggota dari Fraksi PPP yang memiliki peran penting yang menghubungkan antara pihak Lippo serta pengembang Meikarta,” imbuhnya.

Dari beberapa dewan yang lebih terdepan, lanjut dia, adalah Nyumarno. Nyumarno yang memang terlihat lebih aktif dan memiliki wawasan di berbagai bidang, dipercaya oleh anggota dan pimpinan Pansus untuk melobi pihak Eksekutif dan pengembang Meikarta agar semua ini berjalan lancar.

Dijelaskannya, ada pembagian uang yang dilakukan oleh Taih Minarno kepada setiap anggota Pansus, salah satunya saya yang merupakan anggota Pansus RDTR WP 2 dan WP 3 menerima pembagian dari Taih Minarno.

Taih Minarno yang diketahui sebagai penerima uang yang diberikan oleh Mustakim, hal itu bertujuan untuk mengkondisikan seluruh anggota Pansus agar semua setuju dalam perubahan Tata Ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang, lanjutnya.

Mustakim yang diketahui sebagai perwakilan dari salah satu unsur pimpinan DPRD, sangat berperan penting terhadap persetujuan dari para pimpinan DPRD, bahkan Mustakim adalah sebagai penerima pertama uang dari Meikarta sebelum dibagikan ke pimpinan dan anggota dewan.

Cecep Noer tambah dia, memiliki peran sebagai penghubung dan perantara yang mendekatkan antara DPRD dengan pihak pengembang, agar apa yang diminta atas permintaan DPRD dikabulkan uang dan jalan-jalan ke Thailand bisa terwujud.

Sampai setelah Pansus dibentuk hingga di Perda-kan, dan dikirim ke Jawa Barat, DPRD Kabupaten Bekasi diketahui selalu mendapatkan fasilitas mewah dari pengembang Meikarta.

“Fasilitas tersebut di antaranya, jalan-jalan ke Thailand, uang transpot, discount membeli Apartemen hingga mendapatkan bonus 1 unit Apartemen di Meikarta,” ungkapnya.

Namun, kata dia, tidak semua anggota Pansus ikut plesiran ke Thailand, salah satunya saya tidak ikut dalam perjalanan tersebut. Meski tidak ikut setidaknya mereka merasakan dan menerima ‘upeti’ hingga uang transport yang diberikan oleh Meikarta ke DPRD, seperti saya sendiri ikut menerima uang tersebut.

Dikatakannya, jika memang nanti saya dilibatkan dan dibutuhkan untuk memberikan keterangan kesaksian, terkait suap Meikarta ke DPRD Kabupaten Bekasi.

“Saya akan bongkar semua, siapa-siapa yang menerima dan siapa saja dalang di balik ini semua, saya berani melakukan hal ini karena saya malu dan merasa salah sebagai wakil rakyat, yang mengorbankan hak rakyat demi kepentingan pribadi,” tutupnya. [RYN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here