Neneng Hasanah Yasin saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat. Ist/Suara Bekasi Online
Neneng Hasanah Yasin saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat. Ist/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Bandung: Mantan Bupati Bekasi dituntut 7 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/5/2019).

Jaksa KPK, Yadyn menyatakan, Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hassanah Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait kepengurusan perizinan proyek Meikarta.

Selain itu, Jaksa KPK, juga meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp318 juta ditambah pencabutan hak politik pada terdakwa NHY selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman kurungan.

Dalam dakwaan, KPK meyakini Neneng Hassanah Yasin telah menerima suap sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90 ribu. Uang suap itu, diyakini Jaksa berasal dari 4 terdakwa sebelumnya yang telah divonis yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sihotang, Fitradjaja Purnama dan Taryudi.

“Mereka telah divonis lebih dulu bersalah karena memberikan uang suap ke Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin Cs,” pungkas Jaksa KPK, Yadyn. [RED]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here