SUARA BEKASI, Babelan: Sebanyak 95 kepala keluarga (KK) di RT. 014/08 Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, yang menjadi korban banjir terlihat meminta uang di jalan. Mereka melakukan hal tersebut mengaku lantaran bantuan yang diberikan dari pemerintah setempat tidak mencukupi.
Seperti yang dituturkan Lukman, salah satu warga yang tergabung dalam Kelompok Siaga Banjir Buni Bakti Mandiri (KSB3M). Dia mengatakan, banjir mulai masuk pada Ahad (8/2) lalu di Dusun II RT. 014 dan Dusun III RT. 16 hingga19.
Sampai Senin (9/2), kata dia, air mulai surut dan pada Selasa (10/2) banjir kembali datang dan meluas hampir di satu Desa Buni Bakti terendam banjir hingga saat ini, Kamis (12/2).
“Ketinggian air diperkirakan 40-90 Centi Meter,” ujar Lukman kepada Suara Bekasi, di lokasi banjir, Kamis, 12 Februari 2015.
Lukman menjelaskan, bantuan untuk korban banjir memang sudah ada. Seperti bantuan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) berupa 25 dus mie instan. Sedangkan dari pengurus DPC Apdesi Kabupaten Bekasi sebanyak 15 dus mie insta.
Semua bantuan tersebut, katanya, sudah distribusikan ke korban bencana banjir di Kampung Buni Baru RT. 016 Dusun III.
“Sebanyak 40 dus mie instan sudah kami terima dari ACT dan Apdesi,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan dari Pemerintah Desa Buni Bakti sudah ada. Hanya saja, bantuan tersebut bersifat alakadarnya.
Sedangkan bantuan dari Pemerintah Kecamatan Babelan, sambung Lukman, sampai saat ini belum ada.
“Saya sudah telepon Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, tetapi belum ada tanggapan sampai saat ini,” ungkapnya.
KSB3M, kata Lukman, berharap kepada Pemerintah Daerah harus peka terhadap nasib masyarakatnya. Hampir setiap tahun banjir pasti melanda daerah Buni Bakti. Namun, tetap saja belum ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi banjir tersebut.
Dia mengatakan, pemerintah mestinya cepat tanggap dan jangan menunggu banjir sampai beberapa hari baru dibilang bencana banjir, bahkan hingga akhirnya anak-anak pun menjadi korban.
“Hal itu terjadi karena ketidakpekaan Pemerintah Daerah, sehingga anak-anak meminta-minta uang di pinggir jalan. Tanpa sadar pemerintah menanamkan pendidikan yang kurang baik,” terangnya.
Terpisah, Kepala Desa Buni Bakti, Hidayatulloh, mengimbau warganya yang terkena dampak banjir agar jangan meminta bantuan di pinggir jalan.
“Anak-anak saat ini sudah tidak meminta di jalan, karena Pemerintah Desa sudah mengimbau jangan melakukan hal itu (minta-minta di jalan-red),” ujar Hidayatulloh, saat dihubungi Suara Bekasi, Kamis (12/02) malam.
Hidayatulloh menilai, Pemerintah Daerah kurang tanggap dalam mengatasi korban bencana banjir. Sebabnya, kata dia, banjir datang setiap tahun, mestinya sudah ada konsep dan upaya penanggulangan banjir.
“Ini kan banjir rutin, paling tidak Pemerintah Daerah sudah punya konsep penanggulangan bencana banjir dan cara meminimalisir dampaknya. Harusnya pemerintah juga sudah punya solusi, bila perlu sudah punya sistem standar operasionalnya,” katanya.
Sampai saat ini, kata dia, dari Pemerintah Daerah belum ada respon sama sekali dan nol persen bantuan. Begitu juga dari PT. Cikarang Listrindo (CL) dan PT. PERTAMINA, belum ada bantuan.
Pihaknya, kata dia, berharap kepada Pemerintah Daerah khusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar segara tanggap dalam hal ini.
“Dari saya pribadi hanya dapat membantu warga saya alakadarnya saja. Setiap malam juga saya keliling untuk mengontrol warga saya. Kalau musim hujan seperti ini, malam kan dingin tuh, perut pasti pada lapar, yah paling saya hanya bisa membelikan nasi bungkus. Kadang saya kasih uang meski gak seberapa dan untuk yang pada bergadang juga saya belikan rokok yah udah habis banyaklah,” beber pria yang pernah menjadi aktivis ini.
Untuk saat ini, tambah Hidayatulloh, baru dua perusahaan yang memberikan bantuan di antaranya dari ACT dan perusahaan HONDA. [HER]
