SUARA BEKASI, Jakarta: Pemerintah masih bingung mengenai rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Lantaran adanya perbedaan pendapat antara beberapa menteri dalam kabinet kerja Jokowi-JK.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebut, dalam instruksi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla bakal melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut. Namun tidak akan menggangu operasi migas milik anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni PHE Offshore North West Java (ONWJ) lantaran akan digeser pembangunannya.
Akan tetapi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menjelaskan, pemerintah belum memutuskan membangun pelabuhan Cilamaya atau tidak. Saat ini, rencana tersebut masih dalam kajian.
“Ya kan tuntas dulu kajiannya. Kajiannya sudah selesai, tinggal dipaparkan. Kalau belum dipaparkan, belum diputuskan,” kata Andrinof kepada wartawan baru-baru ini.
Andrinof menambahkan, kajian tersebut meliputi beberapa penyelesaian masalah terkait pembangunan pelabuhan tersebut. Masalah yang timbul dari pembangunan pelabuhan Cilamaya adalah akan terganggunya pipa-pipa gas milik PHE ONWJ sehingga menyebabkan produksi migas terganggu.
“Semua yang masalah dicari solusinya. Pasti dicari solusi. Enggak mungkin pipa ditabrak, itu bukan solusinya,” tegas Andrinof.
Namun Andrinof tidak ingin memberikan informasi secara detil terlebih dahulu mengenai rencana pembangunan tersebut.
“Nanti lah setelah kajiannya dipaparkan,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Soesilo mengatakan hal yang sama. Menurutnya, pembangunan pelabuhan tersebut masih menunggu kajian yang mendalam hingga satu bulan kedepan.
“Jadinya kita lihat, go or no go,” tukasnya. [MAN/OKE]
