Kasubid Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah I-2 pada Kemen PANRB, Fanoeel Thamrin, kegiatan pendampingan di kantor DPMPTSP Cikarang Pusat, Kamis (12/3/2020). Foto: Humaspro.

SUARABEKASI.id, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menerima pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB) terkait Mal Pelayanan Publik (MPP), di Kantor DPMPTSP Cikarang Pusat, Kamis (12/3/2020).

Kasubid Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah I-2 pada KemenPAN-RB, Fanoeel Thamrin, mengatakan kegiatan pendampingan ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah ditandatangani oleh Bupati Bekasi dan disaksikan langsung oleh Menteri PANRB pada Selasa (10/3/2020) lalu.

“Tentunya tujuan pendampingan ini kita ingin memastikan komitmen yang telah ditanda tangani Selasa kemarin itu akan berjalan dengan baik untuk pembangunan MPP di Kabupaten Bekasi ini,” ucap Fanoeel.

Fanoeel juga menambahkan, untuk sampai ke tahap peresmian MPP, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri.

“Ya tentunya harus ada koordinasi pengaturan mekanismenya, penyiapan sarana pra sarananya termasuk TIK dan SDM nya, bagaimana itu semua harus kita persiapkan dengan baik,” katanya.

Baca juga: Di Hadapan Menpan RB, Bupati Bekasi Tandatangani MoU Mal Pelayanan Publik

Tim MenPAN-RB itu juga menilai, dengan sisa target waktu peresmian MPP pertama di Kabupaten Bekasi ini harus dapat lebih dimaksimalkan oleh Pemkab Bekasi dengan baik dan maksimal.

“Dengan sisa waktu yang ada, Pemkab Bekasi harus lebih memaksimalkannya dengan baik. Karena MPP ini bukan hanya kita menempatkan tenant-tenant di dalam sebuah gedung, namun dari segi sistem IT nya pun juga harus terintegrasi dengan baik,” pungkasnya.

Kabid Tata Ruang dan Bangunan pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sukmawati Karnahadijat, mengatakan pendampingan yang dilakukan oleh tim MenPAN-RB ini sangat dibutuhkan sebagai sebuah guidance bagi Pemkab Bekasi untuk memulai membangun MPP pertama ini.

“Tentunya saat pendampingan ini, dari pihak tim Menpan sudah menjabarkan secara detail, baik secara sistem, tata letak dan lain sebagainya,” ucap Sukma.

Dirinya juga mengatakan, Pemkab Bekasi sudah memasuki tahapan perencanaan untuk pembangunan MPP pertama di Kabupten Bekasi ini.

“Ini termasuk cepat, karena baru Selasa lalu Bupati kita menandatangani komitmen MPP ini. Hal ini tentunya merupakan komitmen kuat yang dilakukan Pemkab Bekasi untuk memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Lanjutnya, sebelum sampai kepada tahapan launching MPP ini, Sukmawati mengatakan akan ada percobaan pelayanan terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan terhadap pelayanan dan fasilitas yang akan disediakan nantinya.

MPP yang nantinya akan hadir wilayah Kecamatan Cikarang Utara pada pertengahan tahun ini, rencananya akan diisi oleh 20 tenan dari seluruh pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Rencananya akan ada 20 tenan, namun dari tim Menpan juga meminta kita untuk memastikan kembali jenis layanan yang akan hadir agar lebih memaksimalkan MPP kita nanti,” tutupnya. [RYN]

Tinggalkan Balasan