SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedianya hanya dikenai biaya administrasi sebesar Rp 150 ribu. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo melalui tiga kementerian diantaranya Kementerian ATR/ BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tertanggal 22 Mei 2017 Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017, mengenai Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah PTSL sekitar Rp 150 Ribu/bidang untuk pulau Jawa dan Bali.

Namun, hal ini tidak berlaku di Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sejumlah warga mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL. Dimana aparat desa diduga memetok biaya sebesar Rp1,5 Juta untuk warga yang tidak mampu atau yang berpenghasilan rendah.

Sementara untuk warga yang mampu, aparat desa mematok harga pengurusan sertifikat senilai Rp2,5 juta rupiah. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, kebijakan ini tentu sangat memberatkan.

”Angka yang diminta sama orang desa itu Rp2,5 juta tapi gak kaku masih bisa nego Rp1,5 juta infonya, itu untuk satu buku/satu bidangnya. Mungkin kalau untuk yang mampu sah-sah saja, nah kalau buat yang gak ada duit atau yang gak mampu sama aja diperas masyarakat. Kalau buat saya sih wajar kalau cuma untuk uang bensin atau uang lelah, asal jangan keterlaluan angkanya (nominal uang),” ujar seorang warga Desa Muarabakti yang enggan disebutkan namanya.

Perlu diketahui, saat ini masyarakat Desa Muarabakti yang sudah mendaftar kurang lebih ada 1.500 bidang/buku, sementara target PTSL di desa tersebut sebanyak 2.000 bidang.

“Jadi, modusnya itu awal masukin berkas belum dipungut biaya. Nah setelah sertifikat jadi, masyarakat menebus. Infonya berkas yang sudah naik (di Kantor BPN) 1.500 bidang, dan info kemarin (yang sudah jadi sertifikat) baru turun 60 buku, berarti masih ada 1.440 buku lagi (di BPN),” bebernya.

Jika biaya PTSL ditarif rata-rata senilai Rp1,5 juta terhadap 1.500 bidang tanah, maka total pungutan liar di wilayah tersebut senilai Rp 2.25 Miliar.

Hal senada dikatakan AS (32). Dia pun mengaku dimintai biaya oleh oknum desa yang menjadi petugas program PTSL. “Orang desa bang (yang minta biaya penebusan sertifikat tanah, red), dia bilang nanti ini (buku sertifikat tanah) nebus yah Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta untuk 1 bukunya (jika sertifikatnya sudah jadi),” ujar AS. [SEP] 

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here