LP3D
LP3D Bekasi saat melakukan aksi demo ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang untuk mendorong agar tetap konsisten memberantas adanya dugaan KKN yang dilakukan oknum pejabat di Kabupaten Bekasi. Foto: Indra Gunawan/Suara Bekasi Online.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah (LP3D) Bekasi, mengancam bakal melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) atau pun KKN ke penegak hukum, terkait pemakaian Stadion Wibawa Mukti untuk pertandingan sepakbola yang sudah digelar sebanyak tiga kali. Hal tersebut dikatakan Koordinator LP3D, Tedi Kurnia.

“Kita harus jeli, belum ada Perda yang mengatur tentang kontribusi, retribusi atau pendapatan asli daerah (PAD) pemakaian Stadion Wibawa Mukti,” ujar Tedi kepada wartawan, Senin (24/10/2016).

Ia menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi seharusnya membuat Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu, agar pemakain Stadion Wibawa Mukti yang dipinjamkan ke klub luar daerah untuk pertandingan besar ada dasar hukumnya.

“Kalau mau disewakan, agar tidak terjadi masalah hukum, harus ada dasar hukumnya,” kata dia.

Ia pun mempertanyakan pendapatan panitia dan pendapatan Pemerintah Daerah dari dua pertandingan sebelumnya, yaitu saat pertandingan yang digelar pada 01 Oktober 2016 lalu, 12 Oktober dan 22 Oktober lalu.

Apalagi, katanya, penonton dipertandingan tersebut mencapai puluhan ribu dan harga tiket yang mencapai kurang lebih dari Rp 30 ribu per tiket.

“Jika pada pertandingan pertama penontonnya berjumlah sekitar 16.000 orang, kemudian pertandingan kedua penontonnya berjumlah sekitar 13.000 orang dan harga tiket minimal Rp. 40.000/orang, lalu berapa pendapatan panitia dan berapa pendapatan Pemerintah Daerah?,” ucapnya.

“Lalu apa dasar hukumnya menerima uang itu yang dirubah menjadi fasilitas atau berbentuk barang dan apakah itu masuk ke dalam PAD? Ini kan harus jelas agar publik tau,” tambahnya.

Tedi pun mempertanyakan dasar hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diduga memberlakukan tarif sewa dalam bentuk barang senilai Rp. 50 juta terhadap salahsatu klub untuk satu pertandingan.

“Kalau sewa tersebut dalam bentuk barang, maka harus ada tim apresial yang menghitungnya dan itu pun tidak dibenarkan,” tandasnya. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here