Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Muhyiddin
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Muhyiddin. FOTO: WISNU WIRIAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi saat ini tengah selenggarakan lelang jabatan (open bidding) untuk enam Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Puluhan peserta dari pejabat eselon III.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ikut ramaikan bursa lelang jabatan di enam SKPD tersebut.

Keenam jabatan SKPD yang dilelang yakni, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan, dan Kepala Inspektorat.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara Bekasi di lapangan, dari lelang jabatan enam Kepala SKPD tersebut, untuk Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) disinyalir akan diwarnai pertarungan ketat oleh beberapa peserta.

Bahkan, dikabarkan untuk menduduki posisi ‘basah’ itu, para peserta lelang jabatan (open bidding) tidak tanggung-tanggung harus merogoh kocek dalam-dalam hingga miliaran rupiah.

Seperti yang diutarakan salah seorang rekanan kontraktor asal Bekasi, Iwan (43). Dia memprediksi rebutan posisi Kepala DBMPSDA akan diwarnai oleh persaingan ketat antara dua orang peserta, yakni H. Adang Sutrisno dan Karya Taruna Utama.

Menurutnya, kedua peserta tersebut masing-masing telah memiliki tim yang cukup kuat untuk memuluskan langkahnya menuju orang nomor satu di dinas yang dianggap paling besar menyedot APBD Kabupaten Bekasi itu.

“Sepertinya pegawai Dinas Bina Marga terbelah dua. Sebagian ke H. Adang, sebagian yang lain ke Pak Karya Taruna,” ujarnya.

Lebih jauh Iwan menuturkan, dirinya sempat mendengar informasi dari orang dalam, bahwa antara Kepala Bidang (Kabid) Pengairan dan Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) berbeda dukungan.

Padahal, kata Iwan, kedua Kabid tersebut belum lama ini terkena mutasi dan rotasi sehingga terjadi pertukaran posisi. Sebelumnya, H. Maktub menduduki jabatan Kabid Pengairan, kini sebagai Kabid PSDA.

Begitu juga dengan Danial Firdaus yang sebelumnya Kabid PSDA, kini menduduki posisi sebagai Kabid Pengairan.

“Kabarnya kalo Kabid Pengairan itu orangnya H. Adang, dan Kabid PSDA menjadi timnya Pak Karya Taruna,” katanya.

Iwan menambahkan, informasi yang diperoleh dari kedua tim menyebutkan hingga kini kedua peserta sudah mempersiapkan sejumlah ‘amunisi’ sebagai jaga-jaga jika suatu saat diperlukan oleh penyelenggara open bidding.

Bahkan, kata Iwan, kabarnya kedua peserta berlomba-lomba untuk mencapai angka penawaran tertinggi hingga di kisaran angka Rp 3 Miliar.

“Ya yang saya dengar dari tim seperti itu, mereka sudah menyiapkan anggaran hingga ada yang mencapai 3 Miliar,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Muhyiddin, membantah adanya sebutan setoran atau main uang dalam proses lelang jabatan (open bidding) terhadap enam jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Siapa yang bilang adanya setoran dalam lelang jabatan di Pemkab Bekasi,” ujar Muhyiddin, saat berbincang dengan Suara Bekasi, di ruang kerjanya, Kamis (12/2).

Menurutnya, dalam lelang jabatan (open bidding) dirinya bukanlah seorang panitia, sehingga tidak mengetahui secara langsung proses kegiatannya. Bahkan, kata dia, penyelenggaranya adalah Universitas Gajah Mada (UGM) yang dinilai sangat tegas dalam penilaian hasil yang diadakan.

Lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, kata Muhyiddin, tidak ada yang bisa ikut campur dalam proses penilaian dari peserta yang berasal dari eselon III.a, di antaranya setingkat Kepala Bagian (Kabag), Sekretaris Dinas (Sekdin), Camat, hingga Kepala Badan.

Terkait rumor adanya setoran duit dalam jumlah tertentu atas jabatan yang dilelang dalam open bidding tetap dibantah Sekda.

Bahkan, sambung dia, pihaknya berani menjamin bahwa pelaksanaan open bidding bebas dari intervensi mana pun atau bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“UGM yang jadi wasit dalam open bidding, tidak mungkin berkepentingan karena bawaannya tegas dan menolak diintervensi,” tutur mantan Kepala BPPT ini.

Muhyiddin menambahkan, open bidding tetap berjalan sembari menunggu hasil keputusan UGM yang dipilih menjadi pelaksana ujian.

Kalaupun ada yang menyebutkan, Pemkab Bekasi kejar setoran dalam proses lelang jabatan terhadap enam SKPD, pihaknya menyatakan dengan tegas tidak pernah ada.

“Tidak pernah ada sama sekali setoran dalam proses open bidding ?yang dilaksanakan Pemkab Bekasi,” pungkasnya.

Dari pantauan Suara Bekasi, pejabat eselon III.a yang ikut mendaftar menjadi peserta open bidding Kepala DBMPSDA, yakni Ir H. Adang Sutrisno, Drs. Karya Taruna Utama, Drs H Sutisna, MM, Ir H Agus Riswanto, MM dan Drs H Tuftana, MM. [DIK/MAN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here