Banner Idul Fitri 1440H

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Pasca dilantiknya Eka Supria Atmaja menjadi Bupati Bekasi, posisi Wakil Bupati Bekasi kini menjadi perebutan, mulai dari kalangan birokrat, profesional maupun partai.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji mengatakan pihaknya kini tengah intensif melakukan komunikasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, DPP Partai Golkar maupun partai koalisi pengusung Neneng-Eka pada pilkada 2017 lalu.

“Kalau dari Ketua Golkar Provinsi Jawa Barat, pembahasan Wakil Bupati tunggu Pak Eka dilantik, nah kan ini sudah dilantik, jadi minggu-minggu ini kita akan menghadap untuk membahas posisi Wakil Bupati,” kata dia.

Materi pembahasan yang akan dibawa ke DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yakni terkait mekanisme dan waktu pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati.

“Kita menghadap ke Ketua Jawa Barat apakah perlu ada proses penyeleksian atau penjaringan di internal Kabupaten, di DPD Kabupaten terlebih dahulu atau memang langsung ditentukan oleh pusat. Kalau memang penyeleksian, kita akan buka pendaftaran, kalau memang gak perlu ada itu, tinggal lobi lobi aja. Kita akan tunggu aja apa yang diputuskan Jawa Barat atau Pusat,” bebernya.

Selain itu, nantinya akan dibahas juga soal pelaksanaan Muswarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Golkar, namun pihaknya berharap pelaksanaan Musdalub tidak menjadi alasan untuk mengulur waktu pemilihan Wakil Bupati.

“Kita minta petunjuk apakah Musdalub dulu atau pemilihan wakil bupati dulu. Kalau dihitung waktunya memang kemungkinan dewan baru yang akan memilih. tapi kita masih berharap, karena ini hajat dewan periode sekarang, pemilihan akan dilakukan sebelum dewan baru dilantik,” bebernya.

Sementara itu, terkait nama-nama bakal calon Wakil Bupati, pihaknya menyebut sudah ada dua nama yakni Dadang Mulyadi yang merupakan mantan Sekda Kabupaten Bekasi, dan Juhandi yang kini menjabat sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi.

“Yang sudah pamit ijin kesaya baru ada dua orang, keduanya merupakan Birokrat, ahli di bidang birokrasi. Mereka menanyakan bagaimana mekanismenya, teknisnya seperti apa untuk menjadi Wakil Bupati. sementara nama lainnya, nama yang beredar itu ada yang ijin ke provinsi maupun langsung ke DPP,” ungkapnya.

Hal berbeda disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta pihaknya menyebutkan terdapat beberapa kandidat dari Internal Partai Golkar yang bakal mengisi posisi Wakil Bupati yakni KH. Iip Syarif Bustomi, Sarim, Novi Yasin, dan Siti Qomariah

Pihaknya juga menolak Wakil Bupati dari kalangan birokrat lantaran kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bekasi merupakan bagian dari perjuangan Partai Golkar dan partai koalisi.

Menurut dia, jika wabup yang dipilih merupakan kader partai maka otomatis akan memiliki loyalitas terhadap partai.

“Semua kader menolak kalau wakil bupati dari birokrat, berdasar pengalaman, birokrat yang menjadi kepala daerah sering melupakan partai pengusung,” katanya.

Ia menegaskan, politikus yang saat ini ada di Partai Golkar Kabupaten Bekasi tidak kalah kualitasnya dengan birokrat.

“Apa hebatnya birokrat, mereka belum teruji, dan banyak juga politisi-politisi yang profesional, mengerti tata kelola daerah,” ujarnya.

“Sebenarnya sampai detik ini saya sampaikan, belum ada yang mengerucut ke satu nama, dan belum ada yang dapat istilahnya tiket. Karena setelah pelantikan Pak Eka kita akan melakukan Musdalub, memilih ketua Golkar terlebih dahulu,” tandasnya. [SEP] 

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here