Fose bersama Forkopimda kedua daerah usai acara kunjungan kerja dan studi banding Pemkot Payakumbuh, di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (12/11/2019). Foto: Humaspro.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima kunjungan kerja dan studi banding dari Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh, Sumatera Barat, di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (12/11/2019).

Tujuan utama kunjungan kerja tersebut yakni studi banding tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Bekasi, tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bekasi menangani aliran-aliran keagamaan masyarakat yang menyimpang, karena penyimpangan tersebut juga terjadi di Kota Rendang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju, yang mewakili Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, mengatakan sangat menyambut baik kunjungan kerja dan studi banding tersebut, dan berharap ada kesan baik dari Kabupaten Bekasi yang dapat dibawa ke kota asal.

“Kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan dan dijalankan dengan baik, kami berharap kita dapat saling berbagi ilmu, dan semoga ada kesan baik yang didapat dan dibawa ke Payakumbuh,” kata Uju.

Kukerta di Kabupaten Bekasi, Ratusan Praja IPDN Turun ke Desa

Ia menjelaskan, kondisi geografis masyarakat Kabupaten Bekasi yang heterogen menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi konflik keagamaan dan aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang.

“Ini menjadi tantangan bagi kami Pemkab Bekasi, tentang bagaimana menjaga keamanan dan kondusifitas di Kabupaten Bekasi. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati,” ucapnya.

Sementara, Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, dalam mengungkapkan, bahwa pemilihan Kabupaten Bekasi sebagai tempat studi banding masalah ini karena melihat kompleksitas Kabupaten Bekasi dari sisi geografis, juga karena lokasinya yang dekat dengan ibukota.

Kabupaten Bekasi memiliki daerah yang luas, yaitu lebih dari 120.000 hektar dan terdiri dari berbagai macam suku dan agama.

Riza juga mengatakan, yang menjadi fokus pembahasan dan diskusi dalam kunjungan kerja ini adalah mengenai ajaran menyimpang Jamaah Nubuwah Sangga Buana.

“Kami ingin mempelajari lebih dalam tentang bagaimana Kabupaten Bekasi menangani penyebaran ajaran menyimpang Jamaah Nubuwah Sangga Buana yang berasal dari Karawang, dan menyebar hingga Kabupaten Bekasi, bagaimana tahap pendeteksian hingga penanganannya,” katanya.

Di tempat yang sama, Kajari Kabupaten Bekasi, Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, sebagai Ketua Tim PAKEM Kabupaten Bekasi menanggapi bahwa permasalahan tentang Jamaah Nubuwah Sangga Buana secara umum tidak muncul ke permukaan dan menjadi sorotan, sehingga tidak ada pula laporan dan diproses secara pidana.

Bahkan, kata dia, pada Oktober lalu sebagian pimpinan dari Jamaah tersebut sudah menyatakan ikrar kembali ke Islam.

Pantauan di lokasi acara, untuk tahap-tahap pendeteksian masalah hingga penanganannya dilanjutkan dalam sesi diskusi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pada akhir acara, kedua Pemerintah Daerah saling menyerahkan cinderamata berupa kerajinan lokal masing-masing daerah, dan diskusi dilanjutkan pada sesi ramah-tamah.

Hadir dalam acara tersebut seluruh unsur Forkopimda dari kedua Pemerintah Daerah. [RED/RYN]

Tinggalkan Balasan