Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi. Ist/Suara Bekasi Online
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi. Ist/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Intensitas hujan yang meningkat dalam beberapa hari ini, menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi. Untuk itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi meminta BPBD serius dalam menangani persoalan ini.

Penyebab kurang sigapnya BPBD dalam menanggulangi banjir, disebabkan karena tiga faktor yakni minimnya anggaran, sistem kebencanaan yang perlu diperbaiki dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kinerja BPBD harus ditingkatkan terkait dengan kinerja mereka dan daya dukung anggaran. Tahun 2020 ini hanya sebesar Rp 8,5 miliar yang diajukan BPBD. Kita sudah kasih challenge, naikin anggaran kebencanaan, karena kita melihat bencana banjir itu siklusnya 5 tahun sekali jadi kemarin kita minta untuk dinaikkan,” ujar Rusdi Haryadi kepada suarabekasi.id, di kantornya, Cikarang Pusat, Rabu (26/2/2020).

Kemudian, lanjut dia, kelemahan lain yang perlu diperbaiki yakni soal Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam protokoler kebencanaan. Sebab menurut dia, sistem yang telah dibangun belum settle.

“Sistemnya belum terlalu baik, tetapi untuk banjir akhir tahun kemarin, kita terbantu oleh relawan dari masyarakat,” kata Politisi PKS ini.

Kemudian, yang tak kalah penting kaitan jumlah personil BPBD. Menurut dia, untuk dapat meng-cover dan merespon wilayah-wilayah yang terkena banjir, diperlukan personil yang mencukupi, sehingga tidak ada wilayah yang terkena banjir tidak terlayani.

“Masalah di SDM karena kurang personilnya, dan perlu ke depan manajemen kerelawanan bisa dibuat berbasis desa. Kalau sampai kecamatan infonya ada, cuman sepanjang kita berkoordinasi, belum melihat manajemen kerelawanan itu diimplementasikan, kita melihat itu perlu dibenahi,” bebernya.

Lalu, jelas Rusdi, BPBD juga perlu melakukan perbaikan sistem dalam memprediksi banjir. Sebab, menurut keterangan BPBD saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IV beberapa waktu lalu, diprediksi hanya 8 kecamatan saja yang bakal terkena banjir, tetapi fakta di lapangan wilayah yang terkena banjir lebih dari 13 kecamatan.

“Pengimplementasian di lapangan mereka kedodoran, mungkin tingkat presisi dalam membaca banjirnya yang kurang baik. Ternyata banjir yang sekarang lebih massif, sehingga ini yang perlu dilakukan pembenahan juga,” tandasnya. [ADV]

Tinggalkan Balasan