Komisi III DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Daeng Muhammad didampingi pengurus PAN Kabupaten Bekasi Sunawan, saat berbincang dengan Ketua dan Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi terkait adanya disvaliditas daftar pemilih. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online.

SUARA BEKASI ONLINE, Kedungwaringin: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Daeng Muhammad, melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Senin (17/10/2016), untuk mempertanyakan adanya disvaliditas daftar pemilih pada Pilkada mendatang.

“Berdasarkan info-info yang saya dapatkan terjadi disvaliditas daftar pemilih kita dengan tidak terekam dalam E-KTP kita sekitar 600 ribu orang. Ini harus diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini Mendagri, Pihak Keamanan dan Pemerintah Kabupaten Bekasi supaya terselenggara Pemilukada yang akan datang betul-betul berjalan dengan kondusif dan baik,” kata Daeng kepada wartawan.

Ia menjelaskan, ada disvaliditas suara atau pemilih di Kabupaten Bekasi yang mencapai 600 ribu orang yang tidak terekam E-KTP, hal ini menurutnya akan berdampak kerawanan sosial.

“Mereka (masyarakat Kabupaten Bekasi) tidak akan berpikir yang lain, mereka akan bertanya mereka ingin memilih kenapa mereka tidak terekam e-KTP, minimal kita ingin ada progres yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan perekaman terhadap mereka,” ujarnya.

Nah kalo pun ini tidak mampu maka ini menjadi masukan, kita sampaikan ke Pemerintah Pusat agar mengantisipasi dengan payung hukum yang jelas terhadap para pemilih kita yang tidak terdaftar dan tidak terekam dalam E-KTP. Sedangkan ketentuan Undang-Undang atau semua pemilih harus terekam E-KTP ini kan persoalan dan ini harus diantisipasi,” sambung pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini.

Dirinya sebagai Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan, mengaku perlu diantisipasi dan diberi masukan kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolres untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi akibat dari permasalahan tersebut, dan harus mendorong ke Mendagri untuk memperbaiki kinerja perekaman E-KTP.

“Tadi kata KPU, waktu kita ada cut off sekitar bulan Desember terkait dengan daftar pemilih, ini juga persoalan. Kalo misalnya 1 bulan setengah dengan kekurangan pendataan sekitar 600 ribu orang, apa mencukupi waktu untuk menyesuaikan itu. Kalau andai saja satu hari orang terekam E-KTP 100 orang dari 23 kecamatan, hanya 2300, untuk menutupi satu bulan setengah, ini tidak mungkin harus ada solusi yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.

“KPU sebagai end user saja dari semua pelaksana karena persoalan-persoalan Pilkada ini sebetulnya, kan lucu kalau pemilik suara dalam konteks yang berorientasi pada E-KTP tapi persoalan perekaman hanya terlaksana 70%,” tutupnya. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here