Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin. Ist/Suara Bekasi Online
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, H. Kardin. Ist/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Sejumlah sungai di wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar), mengalami pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang dibuang sembarangan dari perusahaan-perusahaan yang mengelilingi salah satu daerah penyangga Ibukota tersebut.

Beberapa sungai yang kerap terkena pencemaran limbah industri tersebut di antaranya Kali Cikedokan, Kali Ciherang, Kali Cikarang, Kali Bekasi, Kali Blacan, Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).

Sebagai wilayah yang menjadi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, persoalan limbah industri yang dialiri ke sejumlah sungai tersebut menjadi keluhan para petani.

Pasalnya, semua sungai tersebut bermuara ke Bekasi bagian utara yang notabene menjadi urat nadi pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi.

Kondisi pencemaran sungai itu sudah lama dikeluhkan masyarakat sekitar, namun hingga kini belum ada solusi yang berarti dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin, mengatakan hal tersebut saat ini tengah menjadi perhatiannya dengan cara terus-menerus berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi sebagai mitra kerjanya.

“Persoalan limbah memang tidak ada habisnya, karena dengan ribuan perusahaan yang berada di sini, dari segi pengontrolan dan pengawasannya sangat minim. Harus kita akui masih lemah, kami dari Komisi III sudah beberapa kali melakukan sidak ke sejumlah perusahaan yang nakal,” ujar Kardin saat berbincang dengan suarabekasi.id, di ruang kerjanya, Rabu (17/7/2019).

Ia mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu dibuatkan konstruksi hukum yang kuat dengan membuatkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Limbah Industri, supaya dalam penindakannya akan lebih kuat lagi.

“Beberapa kali kita pernah sidak, ada satu perusahaan yang masuk ke ranah hukum di Kawasan Ganda Mekar. Tapi, saya rasa juga masih ada celah aturan yang memungkinkan perusahaan untuk mengelak, sehingga kalau kita buatkan Perda, maka setidaknya akan membuat perusahaan jera,” ungkapnya.

“Kita berencana membuat Perda itu tapi yang buat harus dinas teknis yaitu Dinas LH yang akan mengusulkan ke kita dan membuat kajian akademiknya, supaya persoalan limbah ini tidak menjadi masalah,” tambah Kardin.

Ia menyebutkan, sejauh ini di Kabupaten Bekasi hanya ada satu perusahaan yang bergerak di pengelolaan limbah yakni PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang memiliki Sertifikasi Pengelolaan Limbah.

“Dari ribuan perusahaan, mungkin hanya beberapa saja yang membawa hasil limbahnya ke PPLI, selebihnya banyak yang buang ke sungai langsung. Jadi dengan kita buatkan Perda itu, maka punishment bagi perusahaan nakal akan mudah kita lakukan,” tandasnya. [ADV]

Tinggalkan Balasan