SUARA BEKASI.ID, Cikarang Pusat: Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi sebagai pengelolaan urusan pengadaan barang dan jasa diminta bekerja secara efektif dan efisien. Hal itu dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, Minggu (19/2).
“Harapannya kepada ULP itu proses pengadaan barang baik itu dalam bentuk penunjukkan langsung ataupun lelang itu dilakukan dengan waktu yang tepat efektif dan efisien agar pembangunan bisa segera diselenggarakan dan tidak ada kendala,” ungkapanya.
Sebagai ‘wasit’ urusan proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi, ULP diminta penyelesaian lelang pembangunan dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, agar kasus-kasus masalah pembangunan yang pernah terjadi tidak terulang.
“Lakukan dengan cara-cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau bisa zero case. Kita tekankan jangan sampai lewat tahun, sampai tidak terbayarkan sampai kita punya utang itu jangan sampai terjadi, waktunya harus tetap dalam kendali,” ungkapnya.
Kemudian, sejalan dengan hal itu, ia juga meminta ULP meminta OPD terkait agar menyelesaikan pemberkasan lelang dengan segera karena jika urusan hal itu tak kunjung selesai maka lelang pembangunan pun bakal tersendat.
“Waktu rapat kita juga sudah meminta ULP menginformasikan dinas terkait supaya menyiapkan pemberkasan jauh-jauh hari supaya perencanaan pembangunan di dinasnya bisa lebih efektif. Masalahnya sekarang dinas terkait proses perapihan DPA saja sampai Januari Februari belum rapih saya minta ini juga dipercepat,” bebernya.
Ani pun kembali menegaskan supaya proses lelang dilakukan dengan cara yang profesional dan lepas dari berbagai kepentingan. (ADV)
