Beranda Berita Utama Komisi A Sebut Eksekutif Tak Paham Road Map Tata Ruang

Komisi A Sebut Eksekutif Tak Paham Road Map Tata Ruang

0
Komisi A
PANGGIL PENGEMBANG: Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi saat memanggil dinas terkait dan beberapa pengembang perumahan untuk mempertanyakan kewajiban 2 persen untuk penyediaan dan pengelolaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), di ruang rapat Komisi A, Selasa (17/3/2015). FOTO: WISNU WIRIYAN/SUARA BEKASI.

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengendus banyak lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Kabupaten Bekasi sampai saat ini tidak jelas keberadaan dan fungsinya.

Dari sekian kawasan perumahan yang berdiri di Kabupaten Bekasi, namun hanya sekira 300 pengembang yang sudah menyerahkan lahan TPU kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Padahal, sesuai amanat Undang Undang (UU) atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009, pengembang perumahan wajib menyerahkan lahan 2 persen dari luas perumahan yang akan dibangunnya.

“Prihatin sekali dengan persoalan lahan TPU bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan, tak bisa memakamkan keluarganya yang meninggal dengan alasan pihak pengembang belum melakukan proses penyerahan lahan sebagaimana amanat UU atau Permendagri,” ujar Ketua Komisi A, Aep Saepul Rohman, saat berbincang dengan Suara Bekasi, di ruang kerjanya, Rabu (18/3/2015).

Aep menilai, persoalan lahan TPU kini menjadi prioritas Komisi A lantaran banyak keluhan dari warga perumahan yang kesulitan memakamkan jenazah anggota keluarganya yang meninggal ditolak untuk dimakamkan di tanah warga biasa.‎

Dikatakannya, berdasarkan keterangan dari sejumlah pengembang kawasan perumahan di Kabupaten Bekasi yang telah dipanggil Komisi A, bahwa persyaratan 2 persen sudah dipenuhi oleh para pengembang.

Jika hal itu belum dilakukan oleh pihak pengembang, menurut Aep, pastinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak akan turun dalam proses pembangunan.

‎Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), bahwa luas areal pemakaman ada di 16 titik dengan jumlah seluas 395 hektar.

Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang berada di 16 titik lokasi pengembang lahan tersebut, Aep menuturkan, telah dibebaskan sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang mestinya harus langsung disertifikatkan dan di-justifikasikan untuk pemanfaatan.

“SK Bupati di 16 titik lokasi sekitar 395 hektar. Namun yang sudah dibebaskan oleh pengembang sekitar 234 hektar‎ dari 300 pengembang yang ada di Kabupaten Bekasi,” beber politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih jauh Aep menjelaskan, dari jumlah lahan 234 hektar yang sudah dibebaskan, hanya 23 hektar yang layak digunakan untuk lahan TPU. Alasannya, terbentur pada besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan.

Menurut Aep, seharusnya hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan oleh dinas terkait. Sebabnya, kata dia, anggaran APBD Pemkab Bekasi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, tahun ini APBD Kabupaten Bekasi meroket hingga mencapai Rp 4,3 triliun.

Andai saja pertahunnya dialokasikan Rp 1 miliar untuk pembebasan 1 hektar lahan, kemungkinan bisa selesai pembebasannya dan yang terpenting memiliki progres yang jelas.

‎Aep menambahkan, 2 persen lahan itu adalah amanat dari UU. Namun, hingga kini belum dijalankan oleh instansi terkait.

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKP), Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) serta Bappeda Kabupaten Bekasi ditengarai belum memiliki konsep road map yang jelas dan matang dalam penataan ruang yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Ada apa dengan instansi DKP, Distarkim dan Bappeda Kabupaten Bekasi terhadap lahan TPU yang sudah diserahkan pengembang 2 persen, namun tidak dijalankan,” ujar mantan Ketua Komisi C ini seraya bertanya-tanya. [DIK]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini