SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Puluhan Massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi, kepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang tengah menggelar rapat paripurna, Rabu, 10 Desember 2014.
Mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di bawah kendali Neneng-Rohim, segera memperbaiki kinerjanya yang selama ini dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, mengatakan aksi massa dari KNPI hanya untuk mengingatkan kepada Pemerintahan Neneng-Rohim untuk segera memperbaiki kinerjanya yang selama ini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Kita (KNPI-red) ingin mengingatkan Pemerintahan Neneng dan Rohim yang sudah berjalan tiga tahun untuk merubah gaya kepemimpinannya yang cuek,” ujar Iin, kepada wartawan, usai aksi tersebut.
Iin menilai, sampai saat ini di mata para pemuda Bekasi, prestasi yang ditorehkan pemerintahan yang dipimpin Neneng-Rohim belum memuaskan. Bahkan, katanya, cenderung tidak membawa perubahan bagi kemajuan Kabupaten Bekasi selama tiga tahun berjalan.
Lebih jauh Iin membeberkan, yang terjadi saat ini bahkan bisa dilihat langsung dengan kasat mata, sekelas lembaga legislatif (DPRD) dapat diatur ekskutif (Pemerintah).
Hal tersebut, menurutnya, membuat anggota DPRD tidak bisa berkutik lantaran kursi Ketua DPRD dijabat dari Partai Golkar yang notabene satu partai dengan Bupati Bekasi, yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
“Bagaimana lembaga legislatif bisa berontak, kalau Ketua DPRD dan Bupati-nya dari partai yang sama,” tukasnya.
Masih menurutnya, masa tugas teman-teman di dewan mungkin masih panjang sekira empat tahun lagi.
Kendati demikian, menurutnya, dalam masa waktu yang tersisa itu, KNPI mencoba mengingatkan temen-teman di DPRD harus kompak dengan menolak tawaran yang diberikan eksekutif.
Iin menambahkan, aksi massa dari KNPI yang digelar hari ini merupakan kali pertama, dan aksi tersebut tidak akan pernah berhenti.
Kata dia, aksi akan terus berlanjut sampai tuntutan dari Pemuda Kabupaten Bekasi dipenuhi Bupati, terutama dalam kinerja dan kepemimpinannya yang dinilai jeblok.
“Pokoknya kita lihat saja mau sampai mana Bupati Bekasi bermain-main dengan kedaulatan rakyat Kabupaten Bekasi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintaredja yang ditemui usai rapat paripurna DPRD, mengatakan bahwa aksi massa yang dilakukan KNPI seharusnya tidak mengganggu jalannya rapat paripurna.
“Boleh-boleh saja mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan aspirasinya. Tapi, kalau bisa jangan sampai mengganggu sidang paripurna,” imbuhnya. [DIK]
