Budiartha
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiartha. FOTO: DIKA/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi kembali mendapat sorotan tajam. Tak tanggung-tanggung, kali ini berasal dari orang dekat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Sebut saja Budiartha. Pria yang juga menjabat Ketua AMPG Golkar Kabupaten Bekasi ini menilai, proyek pembangunan taman kota yang dilaksanakan Bidang Pertamanan adalah salah kaprah dan mubazir.

“Pekerjaan pembuatan taman yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah salah kaprah dan mubazir, karena banyak tanaman yang layu ditanam kembali,” ujar Budiartha saat berbincang dengan Suara Bekasi, di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Senin (18/5/2015).

Tak hanya itu, pentolan Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bekasi ini pun menuding pengerjaan proyek pembangunan taman tersebut tidak melihat secara langsung faktor cuaca yang menyebabkan pohon yang ditanam banyak yang layu.

Ia menjelaskan, ‎Bupati Bekasi memiliki keinginan untuk menata lingkungan terutama bagaimana mendapatkan predikat kota bersih dalam Adipura. Namun, pada kenyataannya kegiatan yang diinginkan Bupati justru tidak sejalan dengan dinas terkait.

Proyek pembangunan taman yang telah menyedot duit negara ratusan juta itu patut diduga telah terjadi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Hal itu menurutnya, lantaran hanya dikerjakan oleh satu pihak saja.

“‎Ada indikasi KKN, karena pekerjaan pembuatan taman hanya dilakukan satu pemborong saja. Bahkan, detail pekerjaannya pun terkesan asal, karena tanaman yang ditanam pun layu,” ungkap pria berbadan tambun ini.

Lebih jauh Budiartha membeberkan, program Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dikerjakan tersebut hanya sebatas lips service saja.

Dinas terkait terkesan tidak ada ‎kemauan kuat dalam mengikuti program dan instruksi pimpinan. Bahkan, cenderung hanya mencari untung dan memperkaya diri sendiri di balik kegiatan yang dilakukan rekanan pemborong.

“Yang ada selama ini cuma lips service saja. Tidak ada pembaharuan kinerja yang dilakukan Kepala Dinas Kebersihan. Bupati harus berani evaluasi kinerja Ibu Dewi Tisnawati,” tandasnya.

Disinggung adanya indikasi pengabaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang tidak memiliki Surat Perintah Kerja (SPK), ia menuding ada kelalaian dan kesengajaan dari dinas terkait.

Ia pun meminta lembaga penegak hukum untuk turun tangan mengungkap kasus tersebut dengan tuntas.

Budiartha berharap, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Kepala Dinas Kebersihan yang saat ini dijabat Dewi Tisnawati.

“Kalaupun masih ada orang yang memiliki skill dan kemauan yang keras untuk bekerja dalam bidang tersebut, maka Bupati harus mempertimbangkannya agar tidak lagi ada kesan bobrok dan predikat kota terkotor di Jawa Barat,” demikian Budiartha. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here