Penandatanganan berita acara antara Plt Bupati Bekasi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi terkait Paripurna APBD 2019. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online
Penandatanganan berita acara antara Plt Bupati Bekasi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi terkait Paripurna APBD 2019. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Proses pembahasan APBD tahun 2019 Kabupaten Bekasi tak seperti lazimnya tahun-tahun sebelumnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi terlihat sibuk marathon melakukan pembahasan di minggu-minggu akhir Nopember 2018 ini. Pantauan awak media, penetapan APBD tahun 2019 baru di ketok palu pada pukul 23.56 WIB Jumat 30 November 2018 jelang tengah malam.

Nyumarno

Salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno membacakan laporan pembahasan Badan Anggaran pada rapat paripurna dengan tergesa-gesa. Laporan Pembahasan dibaca dengan intonasi bacaan cepat, seperti terlihat dikejar deadline waktu. Saat di wawancara pasca paripurna, dirinya menjawab dengan ringan, APBD 2019 Kabupaten Bekasi ini harus di-sahkan, dikarenakan permohonan persetujuan keputusan DPRD tentang APBD 2019 tersebut harus di ketuk palu terakhir pada tanggal 30 Nopember, artinya masih ada waktu sampai dengan jam 00.00 WIB.

“Jika terlambat, maka akan banyak konsekuensi terhadap Pemkab Bekasi. Pembahasan memang marathon dengan semua SKPD, bahkan dari pagi sampai larut malam. Jika tidak di sahkan sampai 30 Nopember, maka ada sanksinya. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019,” tegas Nyumarno.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, Dana Intensif Daerah (DID) ke Kabupaten Bekasi yang mencapai sekitar 38 Miliar dari APBN bisa tidak dikucurkan jika penetapan molor. Selain itu akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bekasi, konsekuensi menggunakan APBD tahun sebelumnya jika terlambat sampai 30 Nopember. Disamping itu jika terlambat, maka hak keuangan Bupati dan DPRD juga akan terkena masalah, bisa tidak terima gaji selama 6 bulan.

“Meskipun memang nantinya di evaluasi, apakah keterlambatan disebabkan karena DPRD atau karena Eksekutif. Kalau keterlambatan karena eksekutif, maka ya bukan DPRD yang salah, mereka yang harus kena konsekuensi tidak terima haji,” ucap Nyumarno.

Menurutnya, hasil pembahasan APBD tahun 2019 telah diputuskan. APBD tahun 2019 sebesar 5,8 Triliun lebih. Terdapat kenaikan sebesar 54,7 Miliar dari pembahasan awal sebesar sekitar 5,7 Miliar. Postur APBD tahun 2019 tersebut selain untuk pemenuhan kegiatan di semua OPD Pemkab Bekasi, juga ada anggaran Kenaikan Jastek Tenaga Pendidikan, kenaikan honor/gaji THL di beberapa SKPD, TPP bagi PNS, kenaikan honor RT dan RW, juga mengalami kenaikan.

“Pembebasaan lahan pelebaran jalan di wilayah Jalan Raya Cikarang-Serang, juga dianggarkan senilai 37 Miliar, juga pengadaan lahan untuk perluasan RSUD Cibitung senilai 7 Miliar,” bebernya.

Lanjut Nyumarno, pembuatan sumur bor, jembatan, bangunan negara dan bangunan pendidikan juga banyak dianggarkan. Untuk insfrastruktur papar Nyumarno, pemeliharaan jalan batas kota – Puloputer di Tambun Utara, Jalan Wanasari (H.Bosih) Cibitung, Jalan Kaliabang Tengah-Bojong Karatan di Tarumajaya, Cipayung-Pasirtanjung di Cikarang Timur, Ciledug-Cikarageman di Setu, Jalan Sukatani-Pulosirih, Jalan Pulosirih-Telukhaur di Pebayuran, Peningkatan jalan Ridomanah-Medalkrisna, Cibarusah-Ridogalih, jalan Pulomurub dan Jalan Prapatan Boy di Tambelang, Jalan Waluya-Karangraharja-Sukaraya, Jalan Cibuntu-Setu, Penanganan longsor badan jalan ruas jalan Karangsatria, dan ratusan jalan lainnya juga sudah teranggarkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengatakan masalah keterlambatan pembahasan, penyebabnya dikarenakan diawal penyampaian KUA PPAS 2019 sudah molor sehingga berimbas pada tiap tahan proses pembahasan.

“Eksekutif harus lebih giat lagi dalam menyampaikan KUA PPAS atau RAPBD harus tepat waktu, nggak boleh molor-molor. Dengan ditetapkannya APBD tahun 2019 ini, dirinya berharap kinerja semua SKPD juga harus ditingkatkan, dan realisasi penyerapan anggaran juga harus maksimal,” tutup Sunandar. [SEP]

Tinggalkan Balasan