Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H Eka Supriatmaja SH
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Eka Supriatmaja, SH. FOTO: KARMAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Eka? Supriatmaja, menampik tudingan yang dilontarkan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bekasi, Iin Farihin yang menyebut legislatif ‘diatur’ eksekutif.

Menurutnya, di DPRD semua anggota diberikan kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihannya serta tidak ada yang dilarang oleh pimpinan.

“Tidak benar tudingan yang disampaikan Ketua KNPI kalau legislatif diatur oleh eksekutif,” ujar Eka Supriatmaja, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (11/12).

Eka menjelaskan, di DPRD Kabupaten Bekasi semuanya berjalan dinamis dan tidak ada tekanan dari pihak eksekutif serta berjalan normal apa adanya.

Selama ini, kata dia, teman-teman di DPRD tidak ada yang mengeluh merasa ditekan oleh jajaran eksekutif. Bahkan, katanya, dalam waktu dekat rencananya Pimpinan DPRD akan bertemu langsung dengan Ketua KNPI untuk membicarakan banyak hal, terkait bagaimana memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi.

DPRD, sambung Eka, selaku lembaga legislatif tetap bekerja sesuai ketentuan dan mekanisme yang ada dan berlaku.

Meski duduk sebagai Ketua DPRD dari Partai Golkar, menurutnya, bukan berarti dirinya membiarkan pemerintah bekerja semaunya, lantaran Bupati dari Partai Golkar juga. Di antara tiga fungsi yang melekat, kata dia, salah satunya adalah hak DPRD untuk mengontrol kinerja eksekutif.

“Saya berjalan apa adanya saja, tidak ada yang ditutupi selama menjadi Ketua DPRD. Semua dinamis tidak ada tekanan apa pun,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Eka menambahkan, pihaknya siap menampung usulan dari Ketua KNPI yang menyoroti kinerja Pemerintahan Neneng-Rohim yang kini memasuki masa tiga tahun.

“Yang namanya aspirasi, bagaimana pun juga harus diterima dengan baik untu?k kemajuan Kabupaten Bekasi,” tandasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here