Beranda Berita Utama Ketika ‘Tangan Besi’ Pemerintah Tak Dirasakan Kamsiah

Ketika ‘Tangan Besi’ Pemerintah Tak Dirasakan Kamsiah

0
Kondisi kehidupan Nenek berusia 81 tahun, Kamsiah, yang hidup sebatang kara. Foto: Rio Febriana/suarabekasi.id.

 

“Miris, melihat kondisi kehidupan Nenek berusia 81 tahun, Kamsiah. Dia hidup sebatang kara, tersedu-sedu saat menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan sesuap nasi. Terlebih, jika dermawan yang membawa makanan tak datang. Nenek yang rambutnya hampir seluruhnya putih itu terkadang juga dirinya terpaksa menahan lapar jika sang dermawan tak kunjung datang. Karena faktor tak elastis sudah urat-uratnya”.

 

LAPORAN: RIO FEBRIANA – Cabangbungin

_____________________________________________

KAMSIAH tercatat menjadi Warga Kampung Cangkring Garon, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Hanya bisa mencari kayu bakar untuk memasak kesehariannya.

Meski begitu, jika ditanya Kamsiah ingin bertahan hidup seribu tahun lagi. Selebihnya ia hanya menunggu bantuan tetangga atau dermawan, dengan itu cara ia bertahan hidup.

Bangunan alakadarnya dan hampir roboh menumpang di lahan keponakannya yang diberi ukuran 5×5 meter dan beralaskan tanah. Namun, ia masih mampu memasak di dapur buatannya sendiri, itu pun jika ada dermawan yang memberi bahan pangan mentah.

“Kalau dibilang lelah ya Nenek udah tua, Dek. Tapi Allah masih sayang sama Nenek, jadi Nenek masih bisa hidup sampe tua begini,” tutur Kamsiah, lugu.

Sejauh ini, ramai-ramai masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi atau Pemerintah Desa. Namun tidak pada Kamsiah. Seakan tak ada solusi untuknya.

Nenek Kamsiah yang tinggal seorang diri. Foto: Rio Febriana/suarabekasi.id.

Secara universal Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat.

Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah. setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan yang lainnya.

Salah satu ayat dalam UUD 1945 yang menjamin hak seseorang untuk hidup layak adalah Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Saat ini dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita menyaksikan para fakir miskin dan anak-anak telantar di jalan raya maupun di pusat-pusat perbelanjaan.

Mereka dengan terpaksa harus meminta-minta hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini seharusnya menjadi tugas negara sesuai dengan ayat (1) Pasal 34 di atas. Pemerintah seharusnya menjamin kehidupan mereka agar layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan.

Kamsiah menyebut Pemerintah Desa Jayalaksana belum memberikan solusi kepada dirinya yang hidup tak layak. Kurang lebih dirinya memberikan predikat pada Pemerintah Desa itu ‘tutup mata’. Ya memang, sepertinya begitu.

Baca juga: Wakil Bupati Prioritaskan Rutilahu dan Posyandu Bagi Lansia

Sekumpulan Pemuda yang mengatasnamakan dirinya Relawan Sosial Kemanusiaan, siang itu datang menjenguk Kamsiah yang tengah berbaring di kasur kusam.

Rojalih (35), asal Pemuda Kecamatan Sukatani dan kawan-kawannya juga menyebut kehidupan Kamsiah tak layak. Dirinya berserta rekannya menginginkan Pemerintah memberikan solusi kongkret dalam persoalan ini agar kehidupan Kamsiah lebih layak.

Kondisi ini perlu ditinjau, karena warga negara Indonesia butuh Kesejahteraan Sosial. Karena, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar.

Bagi fakir miskin dan anak telantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

“Karena Nenek Kamsiah ini lokasi tempat tinggalnya berdiri di lahan keponakannya, secara administratif tidak bisa Pemerintah membangun. Kecuali ada izin dari pemilik lahan untuk membangun kediaman Nenek Kamsiah sekarang ini,” kata Rojalih.

Solusi yang dimaksud Rojalih di persoalan kehidupan Kamsiah ini, perlu mestinya Pemerintah Desa setempat mengetahui sejauh mana kehidupan Kamsiah hingga tercipta solusi untuk Nenek sebatangkara iti.

Namun, berkali-kali Rojalih berserta rekannya menanyakan kepada Kamsiah, lagi-lagi ia menjawab tidak ada yang datang untuk membantu.

“Siang itu juga kami meminta izin kepada pemilik lahan, dan alhamdulillah pemilik lahan menyetujui rumah Nenek Kamsiah yang berdiri di lahannya tersebut dibangun,” tambah Rojalih juga.

Melalui relasi, dirinya menghubungi jajaran Jabar Quick Respon (JQR) Jawa Barat untuk membantu merealisasikan pembangunan kediaman Kamsiah. Namun, dengan syarat Kamsiah harus mendapatkan izin dari pemilik lahan.

“Mudah-mudahan direalisasi, Bang. Kalau sudah direalisasi, alhamdulillah kita telah membantu orang tua kita yang sudah renta ini agar mendapatkan tempat tinggal yang layak,” tambahnya.

Dari kejadian ini, setidaknya Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapatkan ‘tamparan keras’ dari relawan. Terlebih, dari ujung kepemimpinan hingga tataran Pemerintah paling bawah.

Bagaimana tidak, tercatat sebagai warga negara Indonesia, Kamsiah tidak mendapatkan baiknya kebijakan Pemerintah. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini