Beranda Berita Utama Kasus Meikarta Terus Menggelinding, Mantan Sekda Jabar Segera Disidang

Kasus Meikarta Terus Menggelinding, Mantan Sekda Jabar Segera Disidang

0
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, saat dijemput KPK. Foto: Istimewa.

SUARA BEKASI ONLINE, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas tersangka kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta atas nama Iwa Karniwa (IWK) ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

“Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka atas nama IWK. Ini Sekretaris Daerah Jawa Barat nonaktif dalam kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, ” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019).

Menurut Yuyuk, Sekretaris Daerah (Sekda) Nonaktif Jawa Barat itu dalam waktu yang tak lama lagi akan disidang.

Namun demikian, pihaknya belum menjelaskan jadwal dan tempat persidangan Iwa Karniwa.

Baca juga: Fakta Persidangan Suap Meikarta, Dewan Terima Uang 1 Miliar dan Liburan ke Thailand

Lebih jauh Yuyuk mengungkapkan, saat ini sudah ada 53 orang saksi yang diperiksa terkait kasus Meikarta.

Seluruh saksi ini berasal dari berbagai unsur, baik pemerintahan hingga swasta.

Di antaranya, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar.

Diketahui, kasus suap Meikarta bermula ketika Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaily menyampaikan pengajuan Raperda RDTR pada April 2017.

Saat itu, Neneng Rahmi diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Henry Lincoln untuk bertemu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari pimpinan DPRD terkait rencana pengurusan Raperda RDTR tersebut.

Baca juga: Melodrama Meikarta, Senin Depan 20 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dihadirkan di Sidang

Alhasil, singkat cerita Raperda RDTR Kabupaten Bekasi itu disetujui oleh DPRD Kabupaten Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan.

Akan tetapi, pembahasan Raperda tingkat provinsi itu mandek. Raperda itu tidak segera dibahas oleh Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sedangkan dokumen pendukung sudah diberikan.

Kemudian Neneng Rahmi mendapatkan informasi bahwa Iwa Karniwa meminta uang sebesar Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi.

Iwa diduga telah menerima uang sebesar Rp 900 juta dari Neneng Rahmi melalui perantara pada Desember 2017.

Sedangkan Neneng Rahmi mendapatkan uang sebesar itu dari pihak PT Lippo Cikarang. [SAM/RED]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini