Dikdik Jasmedi Astra
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bekasi, Dikdik Jasmedi Astra. FOTO: KARMAN SUPARDI/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Dugaan penetapan status tersangka terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bekasi, Dikdik Jasmedi Astra, oleh Polresta Kabupaten Bekasi atas dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2012, ?membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Muhyiddin terheran dan mengakui belum tahu secara resmi terkait penetapan status tersebut.

“?Sampai saat ini belum ada kabar yang resmi disampaikan kepada saya atas dugaan penetapan status tersangka yang ditetapkan Polresta Kabupaten Bekasi kepada Kasatpol PP,” ujar Muhyiddin kepada awak media, di kantornya, di Cikarang, Senin (22/12).

Muhyiddin mengatakan, penetapan status tersangka Kasatpol PP Kabupaten Bekasi dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran APBD Tahun 2012 ?belum secara resmi sampai kepada pihaknya.

Kalaupun memang nantinya benar status tersebut, sambung Muhyiddin, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Korpri akan memberikan pendampingan hukum kepada beliau (Dikdik -red), karena beliau tercatat masih sebagai anggota Korpri.

Lebih jauh Muhyiddin menuturkan, sebagai anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) Kabupaten Bekasi, tentu Pemkab Bekasi akan memberikan pendampingan hukum.

Maka dari itu, setiap PNS yang tergabung dalam keanggotaan Korpri tetap mengawal dan mendampingi hingga ke persidangan. Namun, kata dia, sambil menunggu ?kabar resmi kebenaran dari pihak kepolisian, Pemkab Bekasi dan Korpri akan memantau terus.

“Yang pasti akan diberikan pendampingan hukum sembari mengawal kasus yang melibatkan Kasatpol PP Kabupaten Bekasi,” tutur mantan Kepala BPPT itu.

Muhyiddin menegaskan, pejabat Pemkab Bekasi sekarang ini tidak lagi boleh bermain-main dengan penyusunan laporan administrasi?. Semua harus cermat dan teliti, sehingga penggunaan keuangan negara dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan yang dibuat dalam laporan dinas yang semestinya.

“Sekarang ini zamannya sudah berubah, tidak lagi boleh mengulang masa lalu jika tidak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum, maka dari itu harus dipatuhi,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here