SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi bersama jajaran Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bekasi, bakal melakukan studi banding ke Kabupaten Badung Provinsi Bali.
Studi banding tersebut untuk mempelajari sistem keuangan desa dan manajemen perencanaannya. Demikian dikatakan Kepala BPMPD Kabupaten Bekasi, Abdul Karim.
“Kabupaten Badung jadi tujuan BPMPD dan Kades se-Kabupaten Bekasi dalam rangka mempelajari penerapan sistem keuangan desa yang dianggap berhasil,” kata Karim, kepada wartawan, Kamis (20/11).
Dijelaskan Karim, Kabupaten Badung dianggapnya sudah lebih dulu menerapkan sistem keuangan desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang (UU) No 6 tahun 2014 tentang Desa.
Sehingga menjadi percontohan bagi seluruh desa yang ada di seluruh Indonesia dalam menerapkan sistem keuangan dan manajemen pengelolaannya.
Selain itu, lanjut Karim, pihaknya juga akan mempelajari dari sisi penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), yang menggunakan anggaran desa baik yang dari DAD, bantuan pusat maupun provinsi.
Penerapan sistem keuangan desa yang dilakukan seluruh desa di Kabupaten Badung, sambung Karim, sudah lebih dulu mendahului desa yang ada di tanah air.
Sehingga Kabupaten Bekasi sangat tertarik untuk mempelajari apa yang sudah dilaksanakan Kabupaten Badung, terutama penerapan sistem keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya dinilai berhasil.
“Karena dinilai lebih dulu mendahului daerah lain, sehingga Kabupaten Badung dinilai sukses bagi daerah lain,” terang mantan Camat Cikarang Barat itu.
Disinggung pernyataan Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, yang menyebut sebagai ajang plesiran terkait keberangkatan Kepala BPMPD dan Kades? se-Kabupaten Bekasi ke Badung dibantah keras.
Karim menilai, pernyataan F-BPD soal kunjungan ke Kabupaten Badung yang disebut plesiran salah besar dan tidak sesuai fakta yang ada.
Rencana kunjungan ke Badung, kata Karim, baru akan dilaksanakan Desember hingga Januari mendatang secara bertahap. Kata dia, kunjungan pun akan diikuti Bupati Bekasi dan jajaran Kepala Desa lainnya secara bergantian, bukan sekaligus 182 desa berangkat semuanya.
“Tidak benar kalau BPMPD dibilang plesiran, karena keberangkatan ke Badung untuk mempelajari sistem keuangan desa yang lebih dulu diterapkan di Badung, dinilai berhasil sehingga menjadi percontohan daerah lain,” pungkasnya. [DED]
