Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan, MA Supratman saat memantau Ujian Nasional. Foto: Humas Pemkab Bekasi/Suara Bekasi Online
Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA Supratman (kanan) saat berbincang dengan Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja terkait beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Foto: Samsul Arifin/suarabekasi.id

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat (Jabar) telah menyediakan sebuah layanan aplikasi yang tersambung ke berbagai instansi untuk membantu mempermudah pencarian data fasos-fasum di wilayah setempat.

Hal itu ditegaskan Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA Supratman sebagai respon dari pertemuan dengan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK terkait masalah aset fasos-fasum beberapa waktu lalu.

“Sudah ada tindaklanjutnya, sekarang sudah ada aplikasi dashboard yang tersambung kemana-mana sehingga memudahkan untuk mengkroscek data,” kata MA Supratman kepada wartawan di kantornya, Cikarang Pusat, Kamis, (24/9/2020).

Dia menjelaskan, dashboard aplikasi tersebut sudah dimulai semenjak Korsupgah KPK menyambangi Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Amankan Aset Daerah, Kabupaten Bekasi Gandeng KPK

Dari IPPT, kata dia, sudah tahu berapa jumlah besarnya fasos-fasum dan itu sudah terinformasikan.

“Jadi aplikasi ini menyambung kemana-mana, mungkin yang belum itu kecamatan karena laporan masih bersifat manual. Karena di kecamatan pun ada pengurusan IMB, karena ada hubungan dengan masalah pendapatan daerah dan lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan, selama ini untuk mencari data fasos-fasum dari sekitar 200 pengembang, bahkan ada pengembang yang sudah tidak ketahuan jejaknya sulit dikonfirmasi.

Saat ini, kata dia, semua sedang dilacak, dan kini untuk pengembang yang baru-baru sudah ada aplikasinya.

“Apabila ada perizinan yang masuk serta lainnya maka tinggal menelusuri sampai kepada penelusuran kepada NIK yang bersangkutan, semisal ada PT A, besok mengajukan lagi perizinan perumahan dengan PT B, dan seterusnya. Namun pemiliknya masih sama dan NIK-nya tidak berubah maka melacaknya akan lebih mudah melalui aplikasi tadi,” kata dia.

Baca juga: Di Kabupaten Bekasi Hanya 35 Perumahan yang Sudah Serahkan Fasosum

Ia menambahkan, semua pengembang perumahan itu wajib memenuhi aturan yang berlaku yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

“Sehingga kehadiran Inspektorat Kabupaten bekasi dalam membantu SKPD bisa lebih terukur dan terarah sebagaimana keinginan Korsupgah KPK,” pungkasnya. [SAM/bekasikab]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here