Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja fose bersama usai menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Kamis (25/6/2020). Foto: Humaspro.

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat (Jabar) untuk keenam kalinya secara berturut-turut telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) tersebut dilakukan secara virtual di ruang command center gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kamis (25/6/2020).

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengatakan Kabupaten Bekasi telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BPK Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan.

“BPK Provinsi Jawa Barat telah berkenan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Bekasi yang dilakukan secara interim itu tanggal 4 sampai 28 Februari 2020, dan secara terperinci itu tanggal 15 April sampai 29 Mei 2020,” kata Eka Supria Atmaja.

Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaannya atas rekomendasi dan masukan yang diberikan BPK Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Bekasi. Hal ini dikatakannya akan menjadi acuan bagi Kabupaten Bekasi sendiri untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangannya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kepercapayaan yang ke enam kalinya kepada Kabupaten Bekasi atas opini WTP yang diberikan,” tuturnya.

Eka berharap seluruh Perangkat Daerah selalu memiliki komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga ke depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha menunjukkan Surat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Kamis (25/6/2020). Foto: Humaspro.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, menjelaskan beberapa kriteria dalam menentukan opini.

Ia menyebutkan kriteria untuk menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni adanya kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP).

“Termasuk kecukupan informasi, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan,” ungkap Arman Syifa. [RYN]

Tinggalkan Balasan