Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ketiga dalam jumlah penduduk miskin terendah‎ di Jawa Barat. FOTO: WISNU WIRIYAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 sebanyak 157,700 Kepala Keluarga (KK), dengan nilai persentase sekira 5,2 dari jumlah penduduk yang ada sekarang.

Sedangkan data tahun 2014 dan 2015, belum mendapatkan rilisannya secara resmi dari BPS pusat. Demikian diutarakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, Heri Gunawan‎.

“Tahun 2013 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bekasi sebanyak 157.700 KK dan persentase penduduk sebanyak 5.2 persen,” ujar Heri Gunawan kepada Suara Bekasi, saat ditemui usai rapat dengan Wakil Bupati, di Cikarang Pusat, Jumat (20/3/2015).

Heri menuturkan, ‎angka kemiskinan penduduk Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 3 tahun mengalami penurunan.

Penurunan pada tahun 2011 sebesar 5.90 persen, tahun 2012 sebesar 5.29 dan tahun 2013 sebesar 5.20 persen. Sedangkan hasil untuk tahun 2014 dan 2015 belum dirilis oleh pusat secara resmi.

Dalam penilaian angka kemiskinan di Jawa Barat, sambung Heri, Kabupaten Bekasi menempati posisi ketiga setelah ‎Kota Depok dan Kota Bandung.

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tentunya ada intervensi dari pemerintah setempat. Sehingga dalam hal ini BPS tidak bisa membuat suatu kebijakan, namun hanya potretnya.

Lebih jauh Heri menjelaskan, dampak dari pada kenaikkan harga BBM di awal kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai 1 persen pada Desember 2014 lalu.

Kendati demikian, menurutnya, angka secara kumulatif dari awal Januari sampai Desember itu angkanya sekira 8 persen koma sekian, dan sekarang sudah berada dalam kondisi stabil lagi.

“Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ketiga dalam jumlah penduduk miskin terendah‎ di Jawa Barat,” ucapnya.

Heri menambahkan, BPS Kabupaten Bekasi dalam melakukan sensus penduduk tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang sifatnya nyata.

Tetapi, hanya bisa melalui pemberitahuan semata terkait kebijakan yang perlu dilakukan segera oleh Pemerintah Kabupaten ‎Bekasi agar berdampak pada peringanan kondisi di lapangan. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here