Sekda Kabupaten Bekasi, H. Uju (kedua kiri) saat serah-terima cenderamata dengan Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, di Aula Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (15/3/21). Foto: Prokopim.

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengapresiasi dan menyambut baik langkah Panitia Kerja (Panja) terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN.

Pasalnya, guru dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak dalam dunia kependidikan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju menyampaikan, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terdata di aplikasi simpeg Dinas Pendidikan berjumlah 9.339 orang dengan rincian jenjang PAUD 29 orang, jenjang Sekolah Dasar (SD) 6.457 orang, serta jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2.853 orang.

“Saya berharap, agar tenaga pendidik non-ASN yang belum dapat terpenuhi APBD untuk dapat dibantu melalui APBN maupun pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Uju saat menerima kunker spesifik Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Aula Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (15/3/21).

Baca juga: Lihat Potensi Wisata Muaragembong, Ini Kata Komisi X DPR

Di tempat yang sama, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan sejak Januari 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas persetujuan Komisi X telah melaksanakan pendaftaran rekrutmen guru honorer menjadi berstatus PPPK.

Menurutnya, Kemendikbud telah menambah jalur ASN tenaga pendidik dari semula hanya jalur PNS, lantas menjadi dua jalur yakni PNS dan PPPK.

“Untuk kesempatan ini ada rekrutmen satu juta. Di lapangan setelah ditutup laporan dari Kemendikbud dari kuota satu juta baru terisi 513.000, kurang lebih setengah juta lagi tidak terisi,” bebernya.

Dijelaskannya, kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Bekasi berjumlah 8.000 orang, hanya saja pengajuan pemerintah daerah setempat hanya sanggup mencukupi 500 formasi saja.

“Kalau 8.000 itu pasti daerah tidak akan sanggup, akhirnya hanya mengajukan 500 atau sesuai kemampuan daerah. Kalau APBD anggarannya untuk pembiayaan PPPK pun nanti honorer ini tunjangannya jadi tidak akan sanggup, itulah yang terjadi. Ini yang jadi persoalan, oleh karena itu ini akan kami sampaikan menjadi bagian dari rekomendasi panja,” ucapnya.

Baca juga: Dikunjungi Komisi X, Bupati Bekasi Bilang Begini

Ia menambahkan, semangat Komisi X DPR RI dalam Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan ini adalah status pengangkatan ASN, bukan pada proses seleksi. Sebab, proses seleksi tidak dapat memberi kepastian pengabdi lama akan diangkat.

“Kalau seleksi masih ada potensi guru yang mengabdi lama nanti bisa kalah seleksi, kalau pengangkatan artinya jelas nanti skemanya, nanti yang mengabdi lama menjadi pegawai dengan status PPPK. Nah ini yang sedang kami perjuangkan,” tandasnya. [MAN/kab]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here