ilustrasi
Ilustrasi pencemaran sungai dari kawasan industri

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, Didik ‎Setiadi, mengatakan proses penegakan hukum terhadap pengelola Kawasan Industri Hyundai tetap berlanjut.

Bahkan, kedatangan tim Kejari ke ruang kerjanya beberapa hari lalu disebutnya sebagai upaya perlengkapan berkas yang dinilai masih kurang

“Yang kemarin itu pihak Kejari datang untuk meminta berkas dilengkapi karena ada kekurangan,” ujar Didik kepada Suara Bekasi, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/4/2015).

Menurut Didik, kelanjutan proses hukum kasus Hyundai sepenuhnya sudah menjadi kewenangan Kejari Cikarang yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebagai Jaksa Negara untuk mengawal proses yang diajukan.

Kedatangan tim Jaksa Negara yang dipimpin Kajari Cikarang beberapa hari lalu ke ruang kerjanya diakui untuk melengkapi berkas yang kurang saja.

Masih menurutnya, ‎soal proses hukum tetap diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kejari Cikarang. Dalam hal tersebut, BPLH sudah sepenuhnya menyerahkan kasus Hyundai melalui jalur hukum.

Kalaupun nantinya dibutuhkan sebagai saksi dalam persidangan, pihaknya siap tampil. Karena Kejari sendiri tidak mungkin hanya menampilkan saksi dari BPLH Kabupaten Bekasi saja, tetapi dari saksi ahli Kementerian juga siap bersedia.

“BPLH melalui Bagian Hukum Pemkab Bekasi sudah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus Hyundai sebagaimana permintaan ganti rugi sebesar Rp 16 miliar menjadi komitmen utama,” paparnya.

Ditanya kapan jadwal persidangannya, Didik mengaku tidak mengetahuinya. Karena proses hukum sudah diserahkan kepada tim Jaksa Negara yang dipimpin Kepala Kejari Cikarang.

“Yang pasti, BPLH siap mengawal kasus Hyundai sampai tuntas agar tidak lagi ada perusahaan di Kabupaten Bekasi yang sewenang-wenang membuang limbahnya,” tukas Didik.

Ia menambahkan, aturan main sekarang sedang ditegakkan. Jika hasil putusan pengadilan yang diajukan pihak Hyundai menang berperkara, maka tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang mulai berfikir untuk tidak membuang limbah semaunya.

“BPLH pingin putusan dari kasus yang diajukan bisa menang dan menjadi langkah awal shock therapy bagi perusahaan lain,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here