Penyerahan piagam pencapaian UHC untuk Kabupaten Bekasi. Ist/Suara Bekasi Online
Penyerahan piagam pencapaian UHC untuk Kabupaten Bekasi. Ist/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus berinovasi memberikan layanan kesehatan bagi seluruh warganya. Hal itu dibuktikan dengan tercapainya universal health coverage atau jaminan kesehatan untuk warga Kabupaten Bekasi hingga 99 persen.

Sejalan dengan itu pula, untuk mendukung keikutsertaan jaminan kesehatan yang mudah dan cepat, telah dilakukan penandatanganan kerjasama Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, yang dihadiri langsung Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Selasa (30/6/2020).

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warganya. Tidak hanya bagi yang mampu, tetapi juga seluruh warga yang masuk dalam kategori tidak mampu.

“Syukur alhamdulillah, Kabupaten Bekasi adalah yang pertama di Jawa Barat yang telah berada di level universal health coverage dengan kepesertaan mencapai hampir 100℅, hal ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi seluruh warga,” kata bupati.

Bupati juga mengatakan, dengan adanya kerja sama ini, mulai 1 Juli 2020, warga Kabupaten Bekasi khususnya yang tidak mampu yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS tidak perlu lagi harus menunggu waktu yang lama.

Daftar hari ini, lanjut bupati, bisa langsung aktif hari itu juga. Sehingga langsung bisa digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan di Faskes yang telah bekerjasama.

“Semoga kedepan tidak lagi ada istilah warga miskin tidak boleh sakit karena semuanya sudah bisa ter-cover untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cikarang, dr. Ivan l, mengatakan tujuan dilakukan penandatanganan kerja sama tersebut untuk memastikan agar seluruh penduduk wilayah Kabupaten Bekasi sudah terproteksi dalam program. Artinya, penduduk harus memiliki akses finansial untuk layanan kesehatan.

Untuk wilayah Kabupaten Bekasi, kata dia, masyarakat yang di-cover dalam program JKN sudah masuk ke level UHC, artinya bahwa yang di-cover melalui program melampaui atau melebihi 95 persen.

“Jadi untuk Kabupaten Bekasi sendiri capaian penduduk yang di-cover dalam program itu sudah mencapai 99,49 persen. Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dalam rangka memastikan masyarakat Kabupaten Bekasi terlindungi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” terangnya.

Dalam program tersebut, pihaknya juga menjelaskan bahwa peserta JKN bisa dari berbagai segmen, dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri dan juga segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Untuk Kabupaten Bekasi sendiri yang dapat bantuan JKN termasuk segment PBI yang meliputi PBI APBN dan PBI APBD. Artinya, penerima bantuan iuran yang dananya dikeluarkan dari dana APBN dan dana APBD,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari data yang didapat perbulan Juni 2020, peserta dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan melalui dana APBD telah mencapai 624.560 peserta, atau jika dijumlahkan sama dengan 23 persen dari total penduduk Kabupaten Bekasi yang berjumlah sekitar 2.674.000 berdasarkan data Disdukcapil. [MKL]

Tinggalkan Balasan