Beranda Berita Utama Ingat! DPRD Tidak Pernah Keluarkan Surat Persetujuan Pengunduran Diri Jeppi Hendra

Ingat! DPRD Tidak Pernah Keluarkan Surat Persetujuan Pengunduran Diri Jeppi Hendra

1
Mustakim
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Periode 2009-2014, H. Mustakim. FOTO: SUHERMAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Mustakim, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri yang diajukan oleh mantan Sekretaris DPRD, Jeppi Hendra.

Hal itu dilontarkannya menyusul telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang mencopot jabatan Jeppi Hendra dari struktural eselon II.b.

“Saat itu pasca saya, saya tidak pernah mengeluarkan surat pengunduran diri mantan Sekretaris DPRD,” ujar Mustakim saat dihubungi Suara Bekasi, melalui telepon genggamnya, Selasa (24/3/2015).

Mustakim menjelaskan, pada masa dirinya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, bahwa posisi Sekretaris DPRD masih dijabat oleh Jeppi Hendra.

Namun, soal surat pengunduran diri Jeppi Hendra, pihaknya tidak mengeluarkan persetujuan. Bahkan, kata dia, pihaknya tidak mengetahui apakah Jeppi Hendra masih menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi.

“Masa jabatan saya sampai 5 Agustus 2014, dan posisi Pak Jeppi masih menjabat Sekretaris DPRD dan tidak terjadi apa-apa,” ujar politisi senior Partai Demokrat ini.

Diketahui, Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Nomor: ‎821.2/kep.580-580-BKD/2014 tanggal 3 Nopember 2014 tentang pemberhentian Jeppi Hendra dari jabatan struktural eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, diduga kuat telah melanggar peraturan.

Pasalnya, surat yang diajukan Jeppi Hendra kepada Bupati Bekasi adalah meminta alih tugas jabatan dari Sekretaris DPRD ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sesuai kebijakan Bupati, ‎bukan untuk pemberhentian jabatan struktural eselon II.b.

Begitu juga dengan pengangkatan dan pemberhentian PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Mestinya, pengangkatan dan pemberhentian seorang Sekretaris DPRD oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu atas persetujuan pimpinan DPRD, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 420 ayat (2). [DIK/MAN]

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini