Wakil Ketua HIPMI Kabupaten Bekasi, Rizky Purnomo. Ist/Suara Bekasi Online
Wakil Ketua HIPMI Kabupaten Bekasi, Rizky Purnomo. Ist/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bekasi menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi apabila ingin memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) haruslah memperhatikan efek yang terjadi akibat rencana tersebut, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan masyarakat umum. Demikian dikatakan Wakil Ketua HIPMI Kabupaten Bekasi, Rizky Purnomo, Rabu (29/4).

“Dengan wacana perpanjangan PSBB hingga tanggal 14 Mei 2020 mendatang, pemerintah harus mengevaluasi kaitan kekurangan yang terjadi pada PSBB tahap pertama. Haruslah sudah menjalankan program-program yang sangat diperlukan oleh masyarakat seperti bantuan langsung tunai dan Sembako yang real serta merata agar bisa dirasakan di semua elemen masyarakat secara bertahap,” ungkap dia.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dunia usaha yang juga terdampak akibat penerapan PSBB. Keringanan pajak terhadap dunia usaha diharapkan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Disisi lain, ia menilai penerapan PSBB tahap pertama kemarin, dinilai berjalan sungguh sangat tidak efektif untuk menekan penyebaran Covid-19, karena pelaksanaan di lapangannya tidak maksimal, pendistribusian bantuan tidak merata dan transparan, masih banyak warga yang berlalu lalang ditempat keramaian, karyawan atau buruh yang masih diperbolehkan bekerja, masih banyak orang yang berkumpul tanpa ada kepentingan mendesak, dan lain sebagainya.

“Akan sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dibiarkan berlarut-larut tanpa tahu kapan akan dihentikan. Durasi pembatasan sosial yang berkepanjangan tidak hanya memenjarakan masyarakat di rumah masing-masing, tetapi juga akan menuntun semua orang ke dalam perangkap kebuntuan yang bisa menyebabkan penderitaan,” ungkap Rizky.

Ia beranggapan, bila PSBB masih terus terjadi, maka lapangan kerja akan semakin hilang. Hal itu berujung pada hilangnya upah maupun pendapatan masyarakat dan dampak yang paling mudah diprediksi yakni akan meningkatnya jumlah warga miskin.

“Makanya saya minta PSBB selanjutnya harus berhasil, yakni menghentikan penyebaran Covid-19 dan pasien yang sakit juga segera sembuh. Dengan demikian, kehidupan normal segera pulih, termasuk aktivitas perekonomian masyarakat,” ungkap pria yang juga merupakan Wakil Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bekasi ini.

Jika PSBB berhasil, kata Rizky, berkaca pada sejumlah negara lain yang mulai melonggarkan ketentuan penguncian atau lockdown, maka perekonomian negara akan kembali menggeliat.

“Kita bisa lihat pemerintah Tiongkok telah mencabut status isolasi Provinsi Hubei dan Kota Wuhan, begitu juga dengan Korea Selatan. Di Eropa, mulai dari Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Denmark hingga Austria dan Ceko, juga melakukan hal yang sama. Sejumlah kegiatan produktif masyarakat pun mulai bergeliat lagi,” bebernya.

“Jika ingin tidak terjadi kebuntuan akibat terhentinya aktivitas perekonomian, masyarakat Indonesia harus berambisi segera memulihkan semua sendi dinamika kehidupan. Syaratnya, harus ditumbuhkan kesadaran dan keinginan memutus rantai penularan Covid-19 secara bersama,” tandasnya. [RYN]

Tinggalkan Balasan