Beranda Berita Utama Gubernur Jabar Tetapkan Lima Daerah Zona Merah Covid-19

Gubernur Jabar Tetapkan Lima Daerah Zona Merah Covid-19

0
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat telekonferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/9/2020). Foto: Humas Pemprov Jabar.

SUARABEKASI.ID, Kota Bandung: Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah atau memiliki risiko penularan tinggi virus Covid-19 pada pekan ini. Kelima daerah tersebut yakni Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.

“Minggu ini terjadi perubahan status zona merah, daerahnya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/9/2020).

Pria yang akrab disapa Kang emil ini mengatakan perubahan status zona merah cukup dinamis, tergantung dari indikator zona resiko yang meliputi tiga aspek utama di antaranya epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat. dan pelayanan masyarakat.

“Sedianya penetapan zona merah ini telah dilakukan Pemprov Jabar sejak 21 Maret 2020 lalu, saat itu ada tujuh kabupaten/kota yang menjadi zona merah pada masa awal tanggap darurat COVID-19,” katanya.

Sejumlah wilayah itu, katanya, adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

“Peta sebaran pasien positif pun lebih banyak Bodebek yang berbatasan dengan DKI Jakarta yang menjadi episentrum corona,” katanya.

Lebih jauh Kang Emil menjelaskan, penetapan zona merah ini membuat wilayah Bodebek menjadi wilayah pertama di Jabar yang menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada Rabu (15/4/2020) pukul 00.00 WIB selama 14 hari.

Pemberlakuan PSBB di lima wilayah penyangga DKI Jakarta itu menurutnya berbeda-beda. Untuk Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, intensitas penerapan PSBB tiap kecamatan tidak sama.

Kecamatan yang masuk zona merah penyebaran COVID-19 akan memberlakukan PSBB secara maksimal atau menutup akses ke wilayah tersebut dan membatasi berbagai kegiatan, seperti perkantoran, komersial, kebudayaan, dan kegiatan keagamaan.

“Kabupaten ini berbeda dengan DKI Jakarta atau Kota Bogor, Depok, dan Kota Bekasi. Mereka (Kabupaten Bogor dan Bekasi) memiliki desa, sehingga tidak bisa diberlakukan PSBB-nya persis seperti yang wilayah kota, seperti DKI Jakarta,” pungkasnya. [SAM/rilis]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini