Demisioner Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Sardi (kanan), saat jumpa pers di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ruko Centra Niaga Square, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Senin (4/11/2019). Foto: Istimewa.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Utara: Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar), membantah keras informasi yang berkembang baru-baru ini terkait ijazah yang digunakan Bupati Bekasi yang diduga palsu alias tidak terdaftar di laman ristekdikti.go.id.

Bantahan tersebut disampaikan langsung oleh Demisioner Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Sardi, di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ruko Centra Niaga Square, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Senin (4/11/2019).

Sardi menjelaskan, dirinya yang ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 lalu menjadi Liaison Officer (LO) dan mengetahui betul soal dokumen dan pemberkasan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supria Atmaja.

Ia mengaku bahwa dokumen yang diberikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi asli dan telah terverifikasi oleh instansi yang berwenang.

“Saya dua kali jadi LO, saya sudah mengurus persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta anggota dewan dengan detail dari hal yang terkecil seperti KTP, ijazah bahkan sampai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),” kata Sardi dalam konferensi pers kepada sejumlah awak media.

Lebih jauh Sardi mengatakan, dirinya sendiri yang melakukan verifikasi secara langsung ke pihak Universitas Borobodur terkait ijazah Bupati Eka Supria Atmaja yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.

“Pada Pilkada 2017 lalu saya sendiri ke Universitas Borobudur, bertatapan langsung dengan Rektornya. Mereka sangat bangga alumni Borobodur mencalonkan Wakil Bupati. Artinya, ijazah beliau itu asli, tidak palsu,” ungkap dia.

Jumpa pers terkait polemik dugaan ijazah palsu, Senin (04/11/2019). Foto: Istimewa.

Terkait adanya pemberitaan yang mengatakan nama Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang tidak tercantum dalam PDPT Dikti Online, Sardi menjawab PDPT merupakan produk Kementerian Pendidikan tahun 2006, sedangkan Bupati sendiri lulusan tahun 1996.

“Tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, soal PDPT Dikti secara online itukan baru dibuka tahun 2006. Pak Eka sendiri lulusan 1996. Kemungkinan besar pihak Kampus lupa memasukannya ke PDPT,” pungkasnya. [MAN]

Tinggalkan Balasan