Beranda Berita Utama Gandeng Media, Panwascam Sukakarya Siap Awasi Kampanye Pemilu 2024

Gandeng Media, Panwascam Sukakarya Siap Awasi Kampanye Pemilu 2024

0
Panwascam Sukakarya saat menggelar press release pengawasan masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Foto: Maulana/SUARABEKASI.ID

SUARABEKASI.ID, SUKAKARYA: Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sukakarya Kabupaten Bekasi menggandeng media guna menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan serta pengawasan masa kampanye Pemilu 2024 dengan menggelar press release pada Rabu (13/12/2023).

Pasalnya, keterlibatan media dan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam menyebarkan informasi adalah salah satu ujung tombak pengawasan.

Ketua Panwascam Sukakarya, Ali Hilmi, mengatakan tahapan masa kampanye dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Pada masa tahapan kampanye saat ini yang paling diprioritaskan menururnya adalah penguatan lembaga internal seperti Sekretariat Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang bersentuhan langsung di desa.

“Ya kita prioritaskan dan benahi secara internal lembaga, agar pengawasannya bisa berjalan dengan baik dan optimal,” ujar Ali Hilmi kepada sejumlah awak media usai menggelar press release di Sekretariat Panwascam Sukakarya, Rabu (13/12/2023).

Ia menjelaskan, agar seluruh anggota dan personel Panwascam termasuk PKD bekerja secara maksimal dalam pengawasan agar tidak ada yang melanggar saat masa kampanye.

Menurutnya, ada beberapa hal yang dilarang dalam kampanye di antaranya mempersoalkan dasar negara, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, ras, dan golongan calon peserta pemilu.

Kemudian, menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye.

“Terlebih menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari gambar dan atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan, serta dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye,” ungkap Ali Hilmi.

Baca juga: Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Sukakarya, Ini Pesan Ali Hilmi

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (2) dan (3) terkait larangan keterlibatan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bila pihak yang di atas terbukti melanggar, sanksinya jelas di dalam pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan hukumannya pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta,” tegasnya.

Pihaknya mengajak kepada semua unsur Penyelenggara Pemilu maupun unsur ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa termasuk anggota BPD itu harus netral.

“Mari kita sukseskan Pemilu tahun 2024 dengan aman, tertib, kondusif sehingga rakyat dapat memilih dengan cara langsung, umum, bebas dan rahasia,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut seluruh jajaran Panwascam Sukakarya, Kepala Sekretariat, Komisioner, PKD, Tokoh Masyarakat serta Insan Pers. [MAU/NIL]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini