Beranda Cikarang F-BPD: Kades Harus Paham Tata Kelola Keuangan Negara

F-BPD: Kades Harus Paham Tata Kelola Keuangan Negara

0
Zuli Zulkipli
Zuli Zulkipli

SUARA BEKASI Cikarang Pusat: Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkipli, menegaskan tahun 2015 para Kepala desa di Kabupaten Bekasi akan terjerat masalah apabila bantuan dari pemerintah tidak dikelola dengan baik dan benar.

Hal itu dikemukakan Zuli Zulkifli menyusul banyaknya informasi terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Desa (DAD) dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten yang tidak digunakan dengan semestinya.

“Itu terjadi jika para Kepala Desa tidak diberi pemahaman hukum tentang tata cara pengelolaan keuangan negara,” katanya kepada wartawan, di kantornya, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Senin (24/11).

Dia menilai, pelanggaran dan penyimpangan pengelolaan keuangan desa bakal menjadi objek pengawasan dan penindakan kejaksaan dan kepolisian, apabila dalam pelaksanaan dan penggunaan keuangan desa tidak dilaksanakan dengan benar.

Untuk itu, kata dia, para kepala desa dan jajarannya harus memahami tata kelola keuangan desa.

Masih menurutnya, dengan diberlakukan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pemahaman tersebut untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam penggunaan dan pemanfaatan yang mengakibatkan berhadapan dengan hukum.

“Sebab seluruh desa akan mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat dan dikelola oleh desa itu sendiri,” ujar pria yang tinggal di bilangan Cikarang Timur itu.

Ditambahkannya, sudah menjadi rahasia umum kalau pejabat di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat diduga memanipulasi program dan anggaran desa untuk kepentingan politiknya.

“Politisasi anggaran ke desa membuat pemanfaatan tak tepat sasaran, tepat fungsi maupun tepat guna karena tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada Anggaran Perubahan Tahun 2014 ini, anggaran untuk Pemerintah Desa digelontorkan sebesar Rp52,3 Miliar. Dana tersebut bakal disalurkan ke 182 desa di Kabupaten Bekasi, dengan rincian setiap desa akan menerima tambahan anggaran Rp250 juta.

Selain itu, pemerintah pusat pun akan mengucurkan anggaran untuk desa di seluruh Indonesia. Jadi setiap desa akan menerima dana tambahan sebesar Rp1,3 Miliar dalam satu tahun mulai 2015 mendatang. Hal tersebut merupakan implementasi dari Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [ARS]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini