SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Utara: Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, menjelang akhir 2019 membeberkan isu dan permasalahan yang tengah melanda wilayahnya di hadapan peserta rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel Antero, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (17/12/2019).
Isu strategis yang disampaikan Bupati di antaranya soal pemerataan anggaran desa dari Pemerintah Daerah (Pemda). Ia berharap adanya pemerataan anggaran ke masing-masing desa.
“Jangan sampai, saya mendengar ada Kepala Desa yang menggunakan Dana APBD Desa karena tidak satu desa pun mendapat anggaran dari kabupaten. Silakan memberikan usulan-usulan yang mana yang nantinya akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah,” kata Eka Supria Atmaja.
Baca juga: Pemkab Bekasi Gandeng Kejati Jawa Barat Sosialisasikan Pengelolaan Dana Desa
Menurut Eka, pada 2021 nanti masalah itu dipersiapkan di dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan-kecamatan.
Pihaknya menyatakan akan turun langsung ke kecamatan di Kabupaten Bekasi untuk memastikan dan mendengarkan langsung aspirasi terkait pembangunan yang ada di masing-masing desa.
Eka juga menyampiakan permasalahan sampah di bantaran kali yang mulai menumpuk di hampir setiap wilayah kecamatan.
Baca juga: Pastikan Penanganan Masalah, Bupati Bekasi Blusukan ke Empat Kecamatan
Ia memerintahkan kepada seluruh jajaran perangkat daerah sampai di tingkat wilayah yaitu camat dan kepala desa untuk senantiasa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sampah khususnya di bantaran kali.
“Saya telah mengecek sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, ternyata sungai-sungai ini masih banyak dipenuhi oleh sampah. Karena banyak sungai-sungai di Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Kota dan DKI Jakarta, maka kita sebagai hilir sungai, tentu sampahnya akan lebih banyak, karena sampah tersebut sampainya di sungai Kabupaten Bekasi,” ungkap Politisi Golkar itu.
Saat ini sudah memasuki musim penghujan, kata dia, sehingga pihaknya tidak ingin permasalahan sampah dapat menyebabkan bencana yang tidak diinginkan. Bukan hanya sampah yang berada di sungai, tetapi sampah yang berada di pinggir jalan pun perlu diperhatikan.
“Saya mengimbau kepada para kepala dinas, camat dan juga kepala desa, mari kita mulai sama-sama kita bersihkan wilayah kita, momen musim hujan ini juga selain masalah sampah, saya juga berharap akan ada gerakan penanaman pohon,” kata Eka.
Baca juga: Dewan Sebut Sampah Impor Legal di Kabupaten Bekasi
Tak hanya itu, Eka pun menyinggung pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Ia berharap pembangunan-pembangunan tersebut berwawasan lingkungan.
“Pembangunan berwawasan lingkungan itu ya salah satu contohnya adalah ketika kita mau membuat jalan, ya kita pun harus membuat drainasenya,” katanya.
Eka berharap permasalahan pembangunan dapat teratasi, agar sesuai dengan motto Kabupaten Bekasi yaitu Bekasi Baru Bekasi Bersih.
“Bekasi Baru Bekasi Bersih yang berarti semangat baru dalam rangka membangun Kabupaten Bekasi. Ya caranya bisa melalui inovasi, melalui tata pemerintahan yang memang lebih baik lagi, tentu saja hal ini harus didukung oleh semua pihak terkait,” tandas Eka.
Baca juga: Sekda Minta Perangkat Daerah Perhatikan Skala Prioritas Pembangunan
Lebih jauh Eka membeberkan, dalam motto Bekasi Baru Bekasi Bersih, ada beberapa urusan yang telah dilaksanakan, sepertinl masalah pendidikan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah me-launching Pendidikan Berkarakter, yakni anak-anak sudah mulai dididik bagaimana cara hidup bersih, hidup disiplin, dan rajin menabung.
“Saya juga ingin pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bekasi ini menjadi lebih baik lagi. Karena permasalahan pelayanan publik ini adalah permasalahan yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Eka juga mengaku telah membuat ruang pelayanan khusus dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik. Pihaknya telah membuat pelayanan yang dinamakan Gerai Cepat Pelayanan Publik (Gercep) yang berada di Sentra Grosir Cikarang (SGC).
“Saya berharap di layanan Gercep ini ada SOP-nya, terus selanjutnya mengenai waktunya, tentu saja harus ada kepastian. Termasuk mengenai biaya. Kita ingin pelayanan publik kita lebih baik,” cetus Eka.
Baca juga: Bupati Punya 8 Program Prioritas Wujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih
Masih menurut Eka, pihaknya juga sangat merespon berita terkait tentang adanya ular kobra. Ia berharap masalah ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena menurutnya hal ini nantinya akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kepada para kepala desa, apabila ada warga yang menanyakan terkait tentang ular kobra ini, saya harap warga dapat diberikan arahan-arahan agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih besar lagi,” imbuhnya.
Di hadapan peserta rapat koordinasi Forkopimda, Eka juga menyampaikan harapannya jika ingin terus menjalin komunikasi antar Forkopimda terkait permasalahan yang ada di lapangan, agar dapat diselesaikan bersama sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Diharapkan dengan diadakannya rapat koordinasi ini, komunikasi antar Forkopimda di Kabupaten Bekasi akan menjadi lebih erat lagi. Selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan dan kendala akan dapat terselesaikan secara bersama-sama. Intinya, untuk merekatkan dan mensinergikan antar unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Rapat Forkopimda yang dihadiri jajaran Kepala OPD, unsur Muspida, Muspika, dan kepala desa itu diisi dengan penyampaian paparan dari masing-masing unsur Pimpinan Daerah, di antaranya Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres Metro Bekasi, Kodim 05/09 dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi. [KAR]
