SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Dampak gagal lelang kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi untuk yang kedua kali, dinilai akan sangat berdampak negatif pada penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2015.
“Tentunya akan sangat berdampak sekali pada serapan anggaran akibat kegagalan lelang kegiatan yang ada di Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air,” ungkap Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi, kepada wartawan usai menghadiri kegiatan halal bihal di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Kamis (30/7/2015).
Ia menilai, gagalnya lelang di DBMPSDA sangat memperihatinkan lantaran dampaknya sangat besar terhadap penyerapan anggaran yang menjadi lamban tidak sesuai dengan target penurunan angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
Menurutnya, Pengguna Anggaran (PA) adanya di SKPD, pihaknya hanya mengelola saja. Apabila SKPD memiliki kegiatan yang sudah waktunya harus dibayarkan, maka pihaknya hanya mengeluarkan uangnya saja dan tidak bisa ikut dalam penentuan pembayaran.
“Sangat memperihatinkan apabila penyerapan anggaran masih rendah, dan akan berdampak yang cukup besar dari kegiatan yang mengalami kegagalan lelang tender,” terang mantan Asda III ini.
Lebih jauh Juhandi menjelaskan, pihaknya juga belum mengetahui apa penyebab dari gagalnya pelaksanaan lelang tersebut. Bahkan, pihaknya menginginkan per triwulan anggaran cair tidak tersimpan.
Efek dari gagalnya penyerapan anggaran, kata dia, akan sangat banyak masalah yang timbul jika tidak dikerjakan dengan cepat.
Bahkan menurutnya, saat ini pencapaian penyerapan baru berjalan 21 persen dari target yang direncanakan 100 persen.
Selain itu, tambah Juhandi, munculnya kerugian di masyarakat juga apakah sudah menikmati hasil pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
“Dari 100 persen target penyerapan anggaran, hanya tercapai 21 persen saja. Ini sangat membuat sisa anggaran semakin besar,” pungkasnya. [DIK]
 Kabupaten Bekasi untuk yang kedua kali, dinilai akan sangat berdampak negatif pada penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2015.){kind=link}