foto penandatanganan Serah Terima Pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi Wilayah Layanan Cabang Wisma Asri dan Cabang Pembantu Harapan Baru di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selasa (13/12/2016). Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online
Penandatanganan Serah Terima Pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi Wilayah Layanan Cabang Wisma Asri dan Cabang Pembantu Harapan Baru di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada hari Selasa 13 Desember 2016.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat :
Serah Terima Pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi Wilayah Layanan Cabang Wisma Asri dan Cabang Pembantu Harapan Baru di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada hari Selasa 13 Desember 2016 lalu, mendapat kecaman dari DPRD Kabupaten Bekasi, hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris.

Daris mengatakan, sebelum kasus ini mencuat, ia pernah memberikan rekomendasi agar sebelum dilakukan pemisahan aset BUMD yang dimiliki Kota dan Kabupaten Bekasi ini, harus dilakukan audit sebelum diberikan penyertaan modal.

“Dulu aku ngomong, PDAM itu gak harus dikasih modal, tapi harus diaudit dulu. Kalau sudah diaudit, baru kasih modal berapa, kalo nggak ini akan jadi masalah, dan ini akan meledak, Haji Daris sampe sekarang kan belom tanda tangan penyertaan modalnya. Karena waktu itu, aku yakin akan merembet kesitu,” kenang Daris.

Kendati demikian, Daris mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Dirut PDAM Tirtabhagasasi, Usep yang telah melakukan serahterima aset milik Pemkab Bekasi kepada Pemkot Bekasi tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi.

“Sekarang kan Usep secara pemahaman pribadi dia menandatangani surat penyerahan aset kabupaten, apapun dalilnya itu sudah menyalahi hukum, nah ini akan diperiksa semua,” kata dia.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, tindakan yang dilakukan Usep telah melanggar hukum, sehingga DPRD Kabupaten Bekasi bersepakat akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

“Ini bukan perusahaan bapak moyangnya Usep, ini perusahaan negara, maen serahterima aja pake tanda tangan dia, dia menandatangani itu harus komunikasi, harus masukin dulu ke DPRD, karena Undang-Undangnya harus persetujuan DPRD,” pungkasnya, Jumat (16/12/2016).

“Kita akan proses itu, apa dasarnya dia sehingga berani menandatangani kaya gitu. Kita sudah rapim (Rapat Pimpinan) kemarin, bahwa Usep ini harus diperiksa semuanya,” imbuhnya.

Daris mengatakan tidak akan dengan mudah memecat Usep terkait pelanggaran yang telah ia perbuat, melainkan harus dilakukan Audit terlebih dahulu.

“Kalau dipecat enak sekali, diperiksa dulu dong. Periksa dulu 43 Miliar 2014 kemana, 73 miliar 2016 kemana. Kenapa menandatangani, itu kita periksa, terpaksa kita urut lagi,” tandasnya. [SEP]

Tinggalkan Balasan