SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Sebanyak 148 orang petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang bertugas di Kabupaten Bekasi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Senin (14/1/2018).
Kedatangan mereka dalam rangka melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dan Kabag Umum Pemkab Bekasi untuk meminta kejelasan status mereka, pasalnya hingga kini pihaknya tidak diberikan gaji bahkan ada juga yang dirumahkan.
Kabag Umum Pemkab Bekasi, Imam Faturochman mengakui adanya keterlambatan dalam sistem penggajian bagi Pengamanan Dalam (Pamdal), hal itu lantaran dalam sistem penggajian mereka perlu adanya perusahaan pihak ketiga, sehingga harus dilakukan lelang. Sementara, proses lelang hingga kini belum juga digelar.
“Masih dalam proses pengadaan pengamanan melalui lelang. lelangnya terbuka, ada proses yang perlu kita perbaikin kedepan, bahkan gaji yang semula hanya 2,1 Juta tahun ini akan kita naikkan jadi 4 Juta,” ungkap Imam.
Pihaknya menampik bila pengadaan lelang kali ini, Pamdal yang telah bertahun tahun bekerja bakal dipecat dan tidak dipekerjakan lagi.
“Mudah mudahan lelang kali ini penyedianya dapat mengakomodir keinginan pegawai yang sudah pernah disini, Lelangnya lelang umum terbuka semua perusahaan bisa menjadi penyedia, mereka nggak dirumahin tapi memang tersendat gajinya karena sedang proses lelang. Ada yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan kinerja,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah mengatakan, persoalan ini menjadi bahan evaluasi secara keseluruhan Pemkab Bekasi.
“Ini salah satu contoh, pamdal ada keterlambatan lelang, harusnya Pemkab Bekasi belajar di daerah lain, bahwa lelang itu menurut perpres bisa dilakukan sebelum masuk ditahun anggaran. Artinya lelang bisa dibuat dibulan Desember, supaya pekerja yang kita butuhkan diawal tahun gajinya tidak tersendat sendat,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Dengan tidak digajinya Pamdal di bulan ini, maka sangat memungkinkan keamanan kompleks Pemkab Bekasi sedikit bermasalah, sehingga ia berharap agar pengadaan lelang dapat dipercepat.
“Kalau begitukan berarti Januari ini sudah tidak ada penjagaan. Potensi terjadi yang tidak diinginkan sangat berpotensi, apalagi di tahun politik ini bisa bahaya bila tidak ada pengamanan.
“Tapi tadi Kabag Umum menjanjikan lelang akan selesai di Februari ini, kalau ternyata Februari belum clear juga. Kepala daerah bisa mengevaluasi terhadap jabatan Kabag Umum. Karena tahun tahun sebelumnya tidak ada yang keterlambatan gaji seperti ini,” tandasnya. [RYN]
