SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Rekanan pemborong yang memiliki pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi pada Tahun Anggaran 2018 lalu, mengeluhkan adanya banyak pungutan liar (Pungli). Pungutan liar tersebut diduga dilakukan oleh oknum pegawai di Dinas PUPR.

Pihak pemborong yang menjadi korban pungli bukan lagi rahasa umum dan sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya pada akhir tahun, atau disaat usai melakukan pekerjaan proyek untuk pengurusan pembuatan Berita Acara (BA).

Pungli yang dilakukan oleh oknum di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi tersebut berfariasi, dari Rp 200 Ribu hingga jutaan rupiah. Pasalnya, uang yang dipungut dari rekanan pemborong tersebut, dipungut untuk disetorkan kepada setiap orang yang menandatangani berkas hingga ke Kepala Dinas.

Salah satu rekanan pemborong yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihak pemborong setiap melakukan pembuatan Berita Acara dikenakan biaya yang tidak mendasar. Pasalnya, uang yang diminta untuk hanya sekelas Staff atau pegawai di Dinas PUPR saja Rp200 Ribu.

“Setiap tahun para rekanan pemborong selalu digituin (di pungut biaya, red). Padahal sewaktu kita dapat paket saja sudah ada potong-potongan. Nah ini ada lagi biaya buat BA,” ujar dia.

Dikatakan dia, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi seharusnya berbenah diri dan harus menghilangkan budaya untuk melakukan Pungli. Sehingga, Dinas PUPR akan bersih dan mendapatkan respon positif kembali dari masyarakat, yang sebelumnya sudah tertangkap basah di segel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

“PUPR memang sarangnya Pungli. Bukannya berubah, malah sudah menjadi budaya. Kalau di PUPR ini wajib ada setoran,” kata dia, dengan nada keluhan.

Perlu diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan dana APBD-TA 2018 untuk kegiatan infrastruktur jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, sebanyak kurang lebih ratusan paket. Namun saat kegiatan infrastruktur jalan sudah selesai dikerjakan oleh pihak Pemborong, selanjutnya harus membuat Berita Acara (BA) kegiatan yang mereka kerjakan.

Untuk pengurusan pembuatan Berita Acara (BA), setiap pihak pemborong diminta sebesar Rp200 ribu, yang diduga dikutip oleh pihak Staff Dinas PUPR berinisial ‘E’. Anehnya lagi, Pungli pembuatan BA kepada pihak pemborong, dibiarkan oleh Kepala Bidang (Kabid), Kasi dan Kepala Dinas PUPR. Dengan pembiaran tersebut, kedepan akan menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Bekasi. [RYN]

Tinggalkan Balasan