SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Utara: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Mia El-Dabo dari fraksi Demokrat melakukan reses di Jalan Pasir Limus, RT 04 RW 02, Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Rabu (29/01).
Dalam reses tersebut, turut hadir kepala desa, tokoh masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,
Carwinda beserta jajaran, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Suhup beserta jajaran.
Dalam reses tersebut, Mia El-Dabo mayoritas mendapat usulan dari masyarakat kaitan dengan pendidikan, dan ketenagakerjaan.
“Tadi ada usulan dari masyarakat soal belum adanya SMP Negeri di Desa Wangun Harja ini. Saya sebagai warga sini juga akan terus memperjuangkan permasalahan ini. Kebetulan hari ini turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, jadi aspirasinya bisa langsung didengar langsung oleh kadis,” ungkap dia.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi ini, juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat kaitan sulitnya masyarakat lokal usia produktif untuk memperoleh pekerjaan di kawasan industri yang notabenenya dekat dengan wilayah tersebut.
“Ini saya rasa sangat miris, jangan sampai nanti ada istilah tikus mati di lumbung padi. Masyarakat kita banyak yang belum mendapat pekerjaan, tapi kenapa yang diterima malah yang dari luar, padahal wilayah kita ini berdekatan dengan kawasan industri,” ungkap dia.
Dalam kesempatan itu, para peserta yang hadir diberikan kertas aspirasi, nantinya aspirasi yang diusulkan kepadanya, dan sebisa mungkin dapat direalisasikan.
Menanggapi kaitan tidak adanya sekolah di Desa Wangun Harja. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda berjanji akan merealisasikan pembangunan sekolah di desa ini.
“Memang saat ini SMP di Wangun Harja belum ada, ditahun 2020 ini saya akan usulkan pembangunan sekolah, tinggal bagaimana masyarakat menyepakati dimana akan dibangun,” jelasnya.
Sekolah yang dibangun nanti, akan berinduk terlebih dahulu pada SMPN 4 Cikarang Utara. Setelahnya di Desa Wangun Harja ini, akan dibangun SMPN 8 Cikarang Utara.
“Tahun 2020 ini kita sudah bisa menerima peserta didik, namun sementara masih berinduk di SMPN 4 dulu, baru kemudian kita bangun SMPN 8 di Desa Wangun Harja ini,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Suhup ikut menjawab soal masalah pengangguran. Ia pun mengakui Kabupaten Bekasi menempati posisi ketiga terbesar kaitan pengangguran Se-Jawa Barat.
“Kabupaten Bekasi peringkat tiga pengangguran se Jawa Barat, ada sekitar 8,45 persen dari 1,6 juta penduduk usia pekerja yang nganggur. Ini yang menjadi konsentrasi kami saat ini, padahal kita punya 6440 perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi,” bebernya.
Untuk itu, dalam waktu dekat ini, ia bersama Bupati Bekasi bakal keliling perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi. Untuk meminta agar perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi dapat menyerap tenaga kerja lokal.
Selain itu, untuk meningkatkan skill pekerja, pihaknya juga telah menyiapkan beragam pelatihan, untuk nantinya bisa disalurkan ke perusahaan.
“Kita ada program pelatihan supaya masyarakat yang kita salurkan ke perusahaan mempunyai keterampilan dengan pola kerja pemagangan terlebih dahulu. Setelahnya, barulah bisa ditetapkan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Apalagi kita sudah punya Perda dan Perbup, saya rasa itu bisa membantu untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah kita,” tandasnya. [RYN]
